Mahkamah Agung Israel: Tersangka Kriminal Memimpin Pemerintah Adalah Kegagalan Politik

Tel Aviv, MINA – Mahkamah Agung Israel menganggap bahwa memimpin pemerintah di tangan seorang tersangka dalam kasus-kasus kriminal “merupakan kegagalan moral masyarakat dan sistem politik”, merujuk pada Benjamin Netanyahu.

Saluran resmi bahasa Ibrani “Kan” mengutip pernyataan hakim di Mahkamah Agung, Minnie Mazuz, yang mengatakan: “Kenyataan di mana seorang tersangka dalam kasus-kasus kriminal serius membentuk pemerintahan dan memimpinnya, merupakan krisis sosial dan kegagalan moral bagi masyarakat dan sistem politik di Israel.”

Namun demikian, Mazuz menekankan bahwa “pengadilan tidak dapat memainkan peran publik dan sistem politik dalam menghadapi kenyataan ini.” Quds Press melaporkan, Kamis (28/5).

Sebelumnya Mahkamah Agung menolak 8 petisi menentang pembentukan Netanyahu, yang dituduh melakukan kasus korupsi, dari pemerintah, serta menentang perjanjian koalisinya dengan Benny Gantz.

“Para pembuat petisi dan yang lainnya kecewa karena pemerintah Negara Israel dipimpin oleh seseorang yang menghadapi dakwaan serius,” kata Hakim Mahkamah Agung Anat Baron, menurut sumber yang sama.

Dia menambahkan, “Diskusi adalah tentang situasi luar biasa di panggung demokrasi. Namun solusinya terletak pada kotak suara, bukan di ruang sidang.”

Pada Ahad lalu, Pengadilan Pusat di Yerusalem yang diduduki mengadakan sidang pertama Netanyahu, dengan tuduhan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan dalam tiga kasus korupsi.

Netanyahu duduk dalam dakwaan, setelah Pengadilan Pusat menolak permintaannya untuk absen dari sidang, dan mewajibkannya untuk hadir di hadapannya.

Pada 17 Mei, Parlemen Israel (Knesset) memberikan kepercayaan kepada pemerintah koalisi baru, yang akan dirotasi antara Netanyahu dan Gantz, pemimpin partai Biru dan Putih. (T/RS2/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)