MAPIM: ASEM Harus Bahas Rohingya

 

Kuala Lumpur, MINA – Majelis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), menyatakan pertemuan Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa (ASEM) harus mengakui tentang masalah etnis Rohingya dan membahas kebutuhan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

“Pertemuan ASEM harus mengakui masalahe etnis Rohingya dan harus dibahas kembali kebutuhan untuk menangani masalah ini,” kata Presiden MAPIM, Mohd Azmi Abdul Hamid, demikian siaran pers yang diterima Mi’raj News Agency (MINA), Selasa (21/11).

Menurutnya, pihaknya keberatan terhadap pidato Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam peremuan ASEM ke-13 yang berlangsung pada Senin-Selasa (20-21) November 2017 di Naypyidaw, Myanmar, yang mengesampingkan isu Rohingya.

“Kami juga sangat keberatan terhadap pidato Aung San Suu Kyi dalam pertemuan ASEM yang saat ini diadakan di Myanmar. Dia telah dengan sengaja mengesampingkan isu etnis Rohingya menjadi peringatan tentang masalah imigrasi dunia yang disebutnya dan menghubungkannya dengan terorisme,” ujarnya.

Menurutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru-baru ini digelar di Manila telah gagal dalam menyemangatkan etnis Rohingya.

“Ini tidak bisa diulang dalam konferensi ASEM. Ini adalah kemarahan dan kami mengutuk hal ini yang mengabaikan penderitaan orang-orang Rohingya,” jelasnya.

Lebih dari 600.000 Muslim etnis Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh sejak akhir Agustus 2017. Mereka diusir oleh sebuah pembersihan operasi militer mayoritas umat Buddha di Rakhine State, Myanmar.

MAPIM mendesak pembicaraan antara Bangladesh dengan Myanmar dalam kesepakatan reparasi Rohingya harus mencakup perlindungan dan kompensasi untuk orang-orang etnis Rohingya.

”Kami meminta repatriasi diterapkan setelah kehidupan etnis Rohingya hampir hancur total,” tegasnya.

Ia menambahkan, operasi militer yang sedang berlangsung ini, massa kekerasan dan serangan brutal oleh kelompok-kelompok ultra nasional untuk mengusahakan repratriasi mereka jika etnis Rohingya tidak dilindungi.

“Kami juga sangat prihatin jika kondisi sebelum pemulangan dirancang secara sengaja untuk menempatkan tanggung jawab pada setiap orang etnis Rohingya, muda dan tua, anak-anak dan perempuan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka berada di Arakan sejak masa pra-kemerdekaan, ketika semua harta benda mereka telah sirampas dan rumah dibakar,” tambahnya. (T/R10/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)