Mendikbud Paparkan Capaian Pendidikan Selama Empat Tahun

Jakarta, MINA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memaparkan capaian pendidikan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Menurutnya, selama empat tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017.

“Sepanjang 2015 sampai dengan 2018 bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) telah memperluas akses pada pendidikan dan membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Total anggaran yang telah kita salurkan sebesar 35,7 triliun,” kata Muhadjir dalam jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017).

Data pokok pendidikan (Dapodik) mencatat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, sebelumnya dari 74,26 (2014) menjadi 82,84 (2017). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 (2014) menjadi 60,37 (2017). Tercatat sebanyak 1.407.433 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1.300.521 dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ia menjelaskan, dua tahun terakhir, Kemendikbud berfokus pada mekanisme penyaluran dana manfaat PIP. Dikatakan Muhadjir, sebanyak 70 persen penerima PIP telah menggunakan kartu PIP model baru yang juga berfungsi sebagai ATM.

“Sehingga peserta didik bisa mengambil uangnya setiap saat. Dan bisa mengambil sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Upaya pemerataan pendidikan menengah antara penduduk dari kalangan ekonomi lemah dengan yang kaya, serta antara penduduk di wilayah pedesaan dengan yang berada di perkotaan juga semakin menunjukkan hasil positif.

Lebih lanjut Mendikbud mengatakan, tahun 2018 Kemendikbud fokus pada upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Penerapan sistem zonasi persekolahan yang sudah dimulai sejak 2016 ini mendorong pembenahan pendidikan nasional, bukan hanya meningkatkan akses pada layanan pendidikan, tetapi juga pada penerapan pendidikan karakter.

“Upaya pemerintah dalam penuntasan buta aksara juga menunjukkan hasil menggembirakan. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang buta aksara pada tahun 2017 tersisa 2,07 persen. Sebelumnya di tahun 2015, jumlah penduduk yang buta aksara masih sejumlah 3,56 persen,” jelasnya.

Peningkatan mutu pendidikan melalui ujian nasional juga terus ditingkatkan. Melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pemerintah mendorong penyelenggaraan evaluasi yang semakin transparan, efisien, serta berintegritas. Pada tahun 2018, sebanyak 78 persen atau sekitar 6,28 juta peserta didik mengikuti UNBK. Meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 49 persen.

Langkah pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan terus menunjukkan hasil positif. Saat ini 2.700 SMK telah menjalin kerja sama erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Selama dua tahun terakhir, 6.077 guru normatif dan adaptif telah mengikuti pendidikan keahlian ganda agar dapat menjadi guru produktif. Pemerintah juga telah memberikan tunjangan profesi kepada 210.269 guru non-PNS, dan tunjangan khusus kepada 23.751 guru non-PNS. (R/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)