Menkeu: Anggaran Pendidikan Naik, Tapi Persoalan Masih Sama

Jakarta, MINA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan pada  2018 mencapai Rp444 triliun. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan  tahun 2005  yang hanya sekitar Rp29,5 triliun.

“Kebetulan menteri keuangannya sama, 10 tahun lalu ketika saya mulai dengan Rp29,5 triliun dan sekarang saya kembali menjadi menteri keuangan mengalokasikan Rp444 triliun. Persoalan yang saya denger masih sama,” ujar Sri Mulyani saat Diskusi Publik mengenai “Membumikan Pendidikan Tinggi, Meninggikan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia” di Jakarta, Senin (7/5).

Sejak menjabat menteri keuangan periode pertama hingga periode kedua hari ini, Sri Mulyani mengaku heran dengan persoalan yang dihadapi pendidikan Indonesia. Mulai dari anak-anak yang lulus sekolah dasar (SD) tapi tidak bisa membaca hingga peringkat Indonesia di urutan ke 63 dari 80 negara yang disurvei soal kemampuan anak dalam hal membaca, matematika, dan sains.

“Saya ingin agar komunitas pendidikan tinggi memiliki strategi sehingga dalam investasi melalui pendidikan ini berhasil. Kita semua tentu tidak ingin hanya membelanjakan uang yang kita punya, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni,” tuturnya.

Selain menyoroti soal kualitas pendidikan Indonesia, Sri Mulyani juga menyinggung beberapa kampus yang mengkrak. Menurutnya, hal ini disebabkan tata kelola yang kurang baik. Karena kalau tata kelolanya baik, seharusnya ini tidak mangkrak. Nah itu karena korupsi atau salah perencanaan, atau dua-duanya.

“Korupsi is the most dangerous enemy. Itu adalah musuh paling berbahaya. Dan kadang-kadang kita tidur dengan musuh kita. Nah ini yang saya inginkan bahwa komunitas pendidikan tinggi untuk membantu kita semua,” katanya.

Ia memprediksi, anggaran pemerintah untuk pendidikan yang mencapai Rp444 triliun dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah tersebut, Sri Mulyani berharap komunitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi dapat dikelola dan diinvestasikan dengan baik.

“Tahun depan saya akan mendapatkan APBN dan aggaran pendidikan akan naik lagi dari Rp444 triliun katakanlah menjadi Rp460 triliun. Apakah kita tidak seharusnya mulai memikirkan bagaimana strateginya, bagaiman supaya daerah tidak merekrut guru yang asal. Sehingga nanti lulusan pendidikan menengah masuk ke perguruan tinggi adalah orang-orang yang bagus,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun sarana dalam mencerdaskan bangsa, menggunakan instrumen fiskal untuk meningkatkan inovasi, serta yang terakhir adalah semua pihak harus terbuka jika ingin Indonesia maju. (L/R06/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)