Menkeu AS : Jika Plafon Utang Tidak Ditangani, Tidak Bisa Bayar Utang

Washington, MINA – Menteri Keuangan Amerika Serika Janet Yellen memperingatkan Kongres, pemerintah AS mungkin tidak dapat membayar tagihan utang hanya dalam tenggat waktu sepekan, paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang.

Yellen menyampaikan dalam suratnya kepada Kongres, ketika Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy akan bertemu di Gedung Putih untuk melanjutkan negosiasi mengenai kesepakatan batas utang. Seperti dilaporkan CBS News, Selasa (23/5).

Dia menyatakan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa AS dapat gagal bayar utang negara untuk pertama kalinya, jika Kongres tidak bertindak tepat waktu.

“Dengan satu pekan informasi tambahan yang sekarang tersedia, mungkin Departemen Keuangan tidak lagi dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah, jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang oleh awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni,” ujar Yellen.

Menteri Keuangan secara teratur memperbarui Kongres tentang kapan AS bisa kehabisan otoritas pinjaman.

Departemennya juga telah dengan cermat melacak dana yang masuk dari penerimaan pajak yang masuk dan uang keluar untuk membayar tagihan negara.

Pada 19 Januari, AS mencapai batas utang wajibnya sebesar $31,4 triliun, (lebih dari Rp460.000 trilun) dan Departemen Keuangan telah membayar tagihan dengan apa yang disebut tindakan luar biasa, seperti menahan kontribusi dana pensiun dan perawatan kesehatan pegawai pemerintah.

Dalam sebuah wawancara pada hari Ahad (21/5) dengan “Meet the Press” NBC News, Yellen menyebut awal Juni sebagai “tenggat waktu yang sulit” pada batas utang.

Dia juga mengatakan kemampuan pemerintah untuk mencapainya hingga 15 Juni, ketika lebih banyak pembayaran pajak jatuh tempo, tetapi “cukup rendah.”

Pekan lalu, Departemen Keuangan memiliki sekitar $68 miliar (Rp1.014 triliun) dalam bentuk tunai dan $92 miliar (Rp1.372 trilun) lainnya dalam tindakan luar biasa yang belum dimanfaatkan.

Negosiasi plafon utang masih terus berlanjut, tetapi Gedung Putih dan Partai Republik “berbeda jauh,” kata Garret Graves dari Partai Republik.

Graves mengatakan menurutnya pembicaraan tidak berjalan dengan baik.

Biden kembali ke Washington Ahad malam, mempersingkat perjalanan ke luar negeri untuk menangani batas utang, setelah menghadiri KTT G7 para pemimpin dunia di Jepang.

Kesepakatan apa pun yang dicapai antara Partai Republik dan Gedung Putih harus disahkan tidak hanya di DPR yang dikendalikan Partai Republik, tetapi juga di Senat yang dikendalikan Demokrat. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)