Menlu Yaman Mengundurkan Diri

Hudaydah, MINA – Menteri Luar Negeri Yaman, Khaled al-Yamani,  telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena munculnya perbedaan dalam pemerintah yang didukung Saudi itu menyangkut pelaksanaan inisiatif perdamaian yang dipimpin PBB.

Dua sumber kementerian mengatakan pada hari Senin (10/6), Khaled al-Yamani, yang mulai memegang jabatan Menlu pada Mei 2018, mengatakan ia akan mundur setelah sejumlah pejabat di pemerintahan Abd-Rabbu Mansour Hadi menyalahkannya karena tidak mengkritik kinerja utusan khusus PBB, Martin Griffiths.

Pengunduran diri itu diterima Hadi, yang bulan lalu mengeluh dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa Griffiths “melegitimasi” gerakan Houthi yang terlibat dalam perang empat tahun dengan koalisi pimpinan Saudi yang loyal kepada presiden.

“Dia (Khaled al-Yamani) berharap untuk diberhentikan dan dia mengajukan pengunduran dirinya sebelum itu terjadi,” kata satu sumber. MEMO melaporkan.

Khaled tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Presiden Hadi mengatakan Griffiths telah gagal mengawasi dengan baik pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan penarikan pasukan di Hudaydah.

Gencatan senjata menjadi fokus sejak tahun lalu ketika koalisi berusaha merebut pelabuhan Laut Merah yang dikuasai Houthi itu.

Perjanjian tersebut tercapai pada bulan Desember, terobosan signifikan pertama dalam penciptaan perdamaian dalam empat tahun terakhir.

Kelompok Houthi yang berpihak ke Iran telah menggulingkan Hadi dari kekuasaan di ibukota Sanaa pada akhir 2014.

Houthi baru-baru ini meningkatkan serangan pesawat tak berawak ke kota-kota Saudi setelah jeda tahun lalu menjelang pembicaraan Desember.

Seorang pejabat PBB diperkirakan akan mengunjungi Arab Saudi pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Saudi dan Yaman.

Pemerintah Hadi sekarang berbasis di Aden, pelabuhan selatan Yaman.

Pelabuhan Hudaydah menangani sebagian besar impor komersial dan bantuan Yaman dan merupakan jalur kehidupan bagi jutaan orang yang berisiko kelaparan di negara Semenanjung Arab yang tergolong miskin itu. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)