Menristekdikti: Baru 12,17% Tenaga Kerja Lulusan Perguruan Tinggi

Serang, MINA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, dengan bonus demografi yang begitu besar, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan terampil, karena baru 12,17% tenaga kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

Penting memperbanyak lulusan pendidikan tinggi berkualitas yang diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lulusan terserap di dunia kerja ataupun menjadi wirausaha (entrepreneur).

“Yang dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah skills yang kompetitif dan pendidikan yang tidak berhenti setelah memperoleh gelar (innovation capability). Lulusan perguruan tinggi kedepan tidak cukup dia dibidangnya saja, tapi bagaimana menyiapkan dia ke bidang entrepereneur juga, menciptakan digital talentnya,” kata Menristekdikti pada Diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diadakan di Serang, Banten, Kamis (6/12).

Data Kamar Dagang dan Industri menunjukkan bahwa tahun 2018 terdapat 2,8 juta lapangan kerja, angka ini di atas proyeksi pemerintah sebesar 2,6 juta lapangan kerja. Namun demikian, hanya 2,4 juta tenaga kerja yang terserap dari jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan sebagian tenaga kerja Indonesia belum memiliki kompetensi yang sesuai maupun keahlian yang dibutuhkan dunia Industri.

Lebih lanjut, Menristekdikti menyebutkan beberapa strategi dalam mencetak lulusan berkualitas yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Pertama dengan membangun ekosistem perguruan tinggi yang mampu merespon industri 4.0.

Kedua, melakukan reorientasi kurikulum yang mampu merespon perkembangan teknologi digital dan robot yang pesat untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan dan teknologi digital, kompetensi sosial dan lifelong learning. Salah satunya dilakukan melalui peningkatan pendidikan di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ketiga, melaksanakan student mobility dan internship (magang). Keempat, meningkatkan kompetensi entrepreneurial melalui pendidikan kewirausahaan.

Kelima, revitalisasi politeknik. Saat ini melalui revitalisasi politeknik telah terdapat 12 pilot project politeknik yang telah direvitalisasi dan menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), bertambahnya tenaga dosen dari industri, dan dosen-dosen yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi baik itu internasional maupun dalam negeri.

Kemudian melalui Polytechnics Education Development Program (PEDP) sendiri telah dikembangkan kurikulum pendidikan vokasi berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebanyak 79 prodi, pembentukan 28 LSP dan 89 TUK, 11.931 mahasiswa yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi, dan 254 perjanjian kerjasama dengan dunia industri.

“Seluruh program studi di perguruan tinggi, terutama pendidikan vokasi harus mempunyai lembaga sertifikasi profesi masing-masing. Tahun depan kami proyeksikan 100.000 lulusan memiliki sertifikasi kompetensi,” harap Menteri Nasir.

Menristekdikti juga menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah juga dapat dilakukan dengan membangun Akademi Komunitas. Value added dari akademi komunitas berbasis pesantren di Jepara contohnya, itu ternyata sudah sangat baik. Beberapa lulusannya malah sudah terserap sampai ke luar negeri.

Turut hadir pada diskusi FMB 9, Gubernur Banten, Wahidin Halim; Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhamad; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Rosarita Niken; Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana; Rektor UNTIRTA, Sholeh Hidayat; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ani Nurdiani; dan Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Nada Marsudi. (R/R09/P1)