Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1348/27 Maret 2017 (MINA) – Divisi Advokasi Buruh Tani Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Senin (27/3) menggelar diskusi publik yang dihadiri perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan rencana aksi Focus Group Discussion (FGD) “ Aksi Kembali ke Laut”.
Pimpinan Divisi Advokasi itu, Rusdianto Samawa, mengatakan dalam pertemuan di kator Pengurus Pusat Muhammadiyah Jakarta itu, tujuan diadakan acara ini, untuk mendengarkan keluhan nelayan dan mempersiapkan upaya pengajuan gugatan judicial review.
Ia mengatakan, perlu upaya lain yang harus tempuh demi membela nelayan yang dianggap telah dibatasi maupun dimatikan untuk melaut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Selama ini kebijakan Susi yang sangat merugikan nelayan dan dampak yang terjadi di sektor ekonomi dan sosial,” kata Rusdianto.
Baca Juga: Pakar Timteng: Mayoritas Rakyat Suriah Menginginkan Perubahan
“Padahal dengan adanya potensi perikanan tangkap di Indonesia sangat besar seharusnya Susi lebih meningkatkan kinerjanya, tanpa harus membunuh hak hidup, hak melaut dan hak menangkap ikan oleh nelayan”. ujar Rusdianto selanjutnya.
Ia menambahkan Susi yang melarang sekitar 17 alat tangkap nelayan apalagi modus adanya program relokasi nelayan yang tidak sesuai wilayah dan tempat nelayan menangkap ikan.
“Seharusnya Susi bisa memberikan pertimbangan terhadap perikanan sehingga bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, dan nelayan juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Namun kontribusi perikanan tangkap dan nelayan tidak dihargai oleh Susi,” kata Rusdianto.
Lebih jauh Ia mengatakan, melemahnya perikanan tangkap dan ambruknya nelayan Indonesia, ketika Susi Pudjiastuti memaksa kebijakannya sehingga nelayan alami ketertindasan oleh negara sendiri.
Baca Juga: Festival Harmoni Istiqlal, Menag: Masjid Bisa Jadi Tempat Perkawinan Budaya dan Agama
“Apalagi ada program yang cenderung memaksa, seperti program relokasi yang mereka anggap bersih dan berhasil ini ada terjadi bancana anggaran negara. Apalagi KKP sendiri kali ini rupanya merampok nelayan dan para UMKM perikanan,” tambah Rusdianto.
Pasalnya setelah kinerja Susi anjlok dan gagal membawa perikanan lebih baik. Maka satu-satunya cara merampok nelayan melalui berbagai modus kebijakan yang mengatasnamakan negara.
“Kami lakukan pertemuan dengan seluruh stakeholders nelayan dan perikanan tangkap yang berdampak dari kebijakan Susi Pudjiastuti. Sudah layak di evaluasi kinerjanya Susi Pudjiastuti. Karena ambruknya usaha perikanan di Indonesia dari segala aspek dan mendengarkan nelayan kembali melaut,” tegas Rusdianto. (L/R03/P1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Industri Farmasi Didorong Daftar Sertifikasi Halal
Baca Juga: Cuaca Jakarta Cenderung Mendung, Sebagian Hujan Ringan Sore Hari
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur