MUI TAK SETUJU DENSUS KEJAR ISIS

Jakarta, 17 Syawwal 1435/13 Agustus 2014 (MINA) –Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat , Prof. Dr. Din Syamsuddin mengatakan, walaupun Islamic State of Irak and Syam (ISIS) termasuk gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam, namun pihaknya tidak setuju kalau kemudian Detasemen Khusus (Densus) 88 anti-Teror mengejar dan mencari orang-orang yang dituduh ISIS.

“Saya tidak setuju Densus 88 mengejar dan mencari mereka yang dianggap aktivis Islam yang dtuduh ISIS. Harus berdasarkan hukum dan dengan pendekatan,” ujar Din kepada wartawan seusai memberikan sambutan pada Silaturahim, Tasyakur Milad MUI ke-39,  dan Halal bi Halal Idul Fitri 1435 MUI Pusat di Hotel Sultan Jakarta, Selasa malam.

Menurutnya, MUI sebagai lembaga kumpulan para ulama dan tokoh Islam dari berbagai organisasi massa Islam, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, jajaran Polri dan organisasi Islam terkait isu ISIS.

Din mengatakan, gerakan ISIS bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, rahmatan lil ‘alamin, serta anti terhadap segala bentuk kekerasan.

Sebelumnya, tahun 2013 lalu Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah bersama pimpinan sejumlah Ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Al-Irsyad, dan Perstuan Islam (Persis) pernah meminta Kapolri untuk segera membubarkan Detasemen Khusus 88 anti Teror.

Ahad kemarin (10/8/2014), Forum Umat Islam (FUI) melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Al-Khaththath menyatakan, hendaknya pemerintah, ulama dan masyarakat Indonesia tetap bersikap adil, rasional dan proporsional terhadap masalah ISIS.

“Kami memandang ISIS sebagai kelompok perjuangan membela tanah airnya dari serbuan penjajah AS, yang telah menjajah Irak secara illegal,” ujarnya.

Menurutnya, justru yang perlu dikembangkan adalah perlunya terus merapatkan barisan dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan nyata, dalam menjaga dan meninggikan Islam, serta menguatkan dan membentengi umat Islam dari segala rongrongan aqidah dan kehormatan Islam.

Deklarasi Khilafah

Menyoal deklarasi Khilafah yang diusung ISIS, Jama’ah Muslimin (HIzbullah) menyatakan, Khilafah merupakan masalah bagi kaum Muslimin, mengingat khilafah merupakan suatu suat yang wajib bagi kaum Muslimin.

Namun, penegakkan Khilafah itu hendaklah mengikuti jejak kenabian, sebagai wujud kesatuan umat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, dilandasi keikhlasan dan musyawarah.

“Mustahil di luar itu, dan kami meminta agar seluruh komponen Muslimin menguatkan kesabaran dan tidak saling bunuh-membunuh,” ujar Imam Jama’ah Muslimin (Hizbullah), Muhyiddin Hamidy dalam siaran pers Ahad (10/8/2014).

Menurut Hamidy, justru sesungguhnya musuh utama kaum kaum Muslimin adalah Zionis Israel, karenanya wajib dan pantas dihadapi bersama dan segera oleh kaum Muslimin.

Untuk itu, agar kaum Muslimin, secara terpimpin, berdasar Allah dan Rasul-Nya serta bersatu padu merapatkan barisan dalam menghadapi kejahatan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya, pesannya.

Ia menambahkan, agar seluruh Muslimin untuk tetap istiqamah, bersabar serta tidak terpengaruh atau terprovokasi oleh berita-berita dan informasi yang beredar, yang dapat melemahkan ukhuwah Islamiyyah.

Kepada pimpinan negara-negara Muslim serta kaum Muslimin pada umumnya, dalam menyikapi permasalahan dan kepentingan kaum Muslimin untuk tidak bertindak di luar Syari’at serta diluar Al-Quran dan As-Sunnah.

Tetap berpegang teguh padi tali agama Allah dengan berjama’ah, dan janganlah berpecah belah,” imbuhnya.

Jama’ah Muslimim (Hizbullah) berkeyakinan bahwa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (khilafiah ‘alaa minhaajin nubuwwah) yang dinantikan seluruh umat Islam, sesungguhnya telah diamalkan sejak 1372 Hijriyah atau tahun 1953 Masehi, di Indonesia, dengan Syaikh Wali Al-Fattaah yang dibaiat sebagai Imaamul Muslimin. (L/P02/R1).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)