Netanyahu Berhentikan Pemimpin Shas Aryeh Deri Sebagai Menteri Kabinet

Tel Aviv,  MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ahad (22/1), memberhentikan pemimpin Shas Aryeh Deri dari posisinya sebagai Menteri Kesehatan dan Dalam Negeri di kabinet pemerintahan sayap kanan yang baru, Kantor Berita Wafa melaporkannya.

Keputusan tersebut mengikuti putusan Pengadilan Tinggi yang melarang Deri pada jabatan tersebut, karena hukuman pidana masa lalunya atas pelanggaran pajak, dan janjinya untuk mengundurkan diri dari kehidupan politik sebagai bagian dari pembelaannya tahun lalu.

Netanyahu mengatakan selama sidang kabinet, pemmberhentian itu datang dengan “berat hati” dan “kesedihan yang besar”, dan dia akan menemukan “cara yang sah” bagi Deri untuk terus menjabat sebagai menteri.

Pemecatan Deri berlaku dalam 48 jam, saat Netanyahu perlu mencari menteri baru untuk mengambil alih tanggung jawab Deri.

Pemecatan yang dilakukan Netanyahu tersebut di tengah aksi unjuk rasa sebanyak 80 ribu rakyat Israel dalam rangka menentang reformasi peradilan gagasan pemerintahan baru.

Aksi protes ini adalah demonstrasi terbesar sejak pemerintah koalisi baru Netanyahu dilantik, pada bulan Desember. Partai-partai oposisi juga telah meminta warga Israel untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa untuk menyelamatkan demokrasi dan memprotes rencana pemeriksaan peradilan.

Di bawah rencana yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, awal bulan ini, mayoritas parlemen (Knesset) akan memiliki kekuatan untuk secara efektif membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah saat itu untuk meloloskan undang-undang tanpa takut dihalangi parlemen.

Kritikus khawatir pemerintah baru dapat menggunakan ini untuk membatalkan persidangan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Netanyahu, meskipun pemerintah belum mengatakan akan melakukan itu.

Netanyahu diadili atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan – sesuatu yang dia sangkal keras.

Reformasi juga akan memberi politisi lebih banyak pengaruh atas penunjukan hakim, dengan sebagian besar anggota panitia seleksi berasal dari koalisi yang berkuasa.

Jika disahkan menjadi undang-undang, rencana tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk membuat undang-undang yang mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki tanpa mengkhawatirkan tantangan di Mahkamah Agung.

Israel sebelumnya telah menyoroti kekuatan pengadilan untuk memutuskannya, sebagai cara untuk menumpulkan kritik internasional terhadap tindakan tersebut.(T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)