NTT Paling Luas Lahan Terbakar

Palembang, MINA – Luas areal yang terbakar di delapan provinsi pada 2019, paling tinggi terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur () dengan luas 108.368 hektar dan Sumatera Selatan terbesar keenam dengan luas 7.109 hektar di tanah mineral dan 4.717 hektar di tanah gambut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengutip data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, NTT menjadi provinsi paling luar terpapar , diikuti , Kalteng, Kalbar, Kalsel, , , dan Jatim.

“Meskipun NTT luas lahan terbakarnya yang terbesar, namun terbakarnya di lahan mineral bukan di lahan gambut,” kata Doni saat memimpin rapat kordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/9).

Dalam catatan Doni, Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terbesar kedua setelah Riau di Pulau Sumatera.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan, Sumatera Selatan tetap bersinergi memadamkan api, satgas akan bertugas sampai akhir Oktober 2019. Pasca karhutla daerahnya akan mengadakan evaluasi pasca penanganan karhutla sampai tingkat RT/RW.

Meningkatnya jumlah hotspot, terlihat dari perbandingan hotspot tahun 2018 dan 2019. Satelit NOAA naik 70,82 persen. Sedangkan satelit TERRA/AQUA (NASA) naik 176,33 persen. Di provinsi Sumatera Selatan sudah dikerahkan 7 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli.

Dansatgas Karhutla Sumsel yang juga Komandan 044 Garuda Dempo Kolonel Arh Sonny Septiono menerangkan, satgas karhutla selalu disiagakan dengan dukungan 12.922 satgas gabungan. Babinsa beroperasi dan menggunakan open kamera saat melakukan patroli sehingga posisinya akurat.

“Selain pemadaman, dilakukan juga tindakan pencegahan. Kami menyiagakan 15 orang untuk menjaga  74 ribu hektar. Selain itu, kami juga sudah berhasil menangkap 27 orang tersangka,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firli Bajuri membenarkan 26 tersangka perorangan sudah ditahan dan 1 tersangka korporasi, total 27 tersangka. Ke depannya diusulkan adanya satgas penegakkan hukum.

“Sehingga saat ada tersangka pelanggaran hukum dapat segera langsung diproses, kerjasama penyidik dan kejaksaan,” katanya. (T/R06/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)