Pemerintah Sederhanakan Kebijakan Berinvestasi dalam Negeri

Jenewa, MINA – Pemerintah Indonesia terus berupaya menerapkan strategi yang tepat dalam menarik investor, salah satunya dengan penyederhanaan pengambilan kebijakan terkait investasi di Indonesia.

“Saat ini, Indonesia tengah memasuki generasi baru dalam pengambilan kebijakan terkait investasi,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum rangkaian World Investment Forum 2018 yang berlangsung di kantor pusat United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Jenewa, Swiss, pada Kamis (25/10).

Menurut berita rilis yang diterima MINA pada Jumat (26/10), secara fundamental, generasi baru tersebut terbagi atas dua strategi kebijakan, yakni reformasi administrasi dan reformasi sektoral.

Salah satu contoh konkret kebijakan reformasi administrasi adalah pembentukan OSS Center yang melibatkan dan mengintegrasikan 22 kementerian/lembaga yang berkewajiban untuk menerbitkan lisensi bisnis atau investasi di bawah satu payung konsolidasi yang sama sehingga investor semakin tertarik untuk berinvestasi.

Sebagai tindak lanjut impelentasi OSS, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan Electronic Single Submission System (Online Single Submission/OSS) yang bertujuan untuk menyediakan layanan terintegrasi yang lebih simpel, cepat, dan transparan.

Sementara itu untuk reformasi sektoral, Pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk mendukung penuh investasi di bidang infrastrusktur melalui tiga strategi utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, listrik dan perumahan.

Kedua, pemberian dukungan sektor-sektor terdepan dengan membangun konektivitas melalui jalan tol laut, transportasi intermoda, serta pelayanan daring seperti e-Government, e-Health, e-Education, e-Logistic, e-Commerce, juga sektor energi.

Sedangkan yang ketiga, pemberian dukungan transportasi urban, di antaranya melalui pembangunan sistem transportasi massal berbasis jalan dan rel.

bukan hanya itu, Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung investor atau perusahaan dalam negeri yang berniat untuk berinvestas atau mengembangkan usahanya ke negara asing.

“Dukungan diberikan dalam bentuk pendampingan bagi investor atau firma, pelaksanaan kajian, hingga pencarian dan pengumpulan data investasi di negara tujuan,” pungkas Bambang. (R/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)