
Krisis Burkina Faso
menuntut militer serahkan kekuasaan kepada kelompok sipil. (Foto: Starr FM Online)" width="300" height="168" /> Krisis Burkina Faso menuntut militer serahkan kekuasaan kepada kelompok sipil. (Foto: Starr FM Online)Ouagadougou, 13 Muharram 1436/6 November 2014 (MINA) – Para pemimpin Afrika bertemu di Burkina Faso, Rabu (5/11), menekan militer di negeri itu menepati janjinya agar menyerahkan kekuasaan ke sipil dalam dua pekan setelah jatuhnya Presiden Blaise Compaore.
Letnan Kolonel Isaac Zida, pemimpin sementara yang ditunjuk militer, mengatakan kepada serikat pekerja, Selasa (4/11), ia akan mengembalikan negara kepada kekuasaan sipil, sehari setelah Uni Afrika mengancam sanksi jika tentara tidak menyerahkan kekuasaan, Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.
Presiden Ghana, Nigeria dan Senegal tiba di Burkina Faso untuk menekan masalah ini.
Pemerintah Kanada telah menghentikan bantuannya kepada negara Afrika Barat yang miskin itu, sebagaimana negara-negara lain melakukan langkah serupa.
Baca Juga: Perang Dua Tahun, Pelanggaran terhadap Anak di Sudan Naik 1.000 Persen
Militer telah mengisi kosongnya kekuasaan yang ditinggalkan oleh Presiden Compaore.
Keputusan militer mengambil alih kendali negara bekas koloni Perancis itu, kembali memicu protes kemarahan rakyat sipil dan mendorong ancaman sanksi dari masyarakat internasional.
Tapi militer menyatakan, kekuasaan tidak menarik minat mereka dan berjanji untuk membentuk pemerintah persatuan dengan konsensus yang luas.
Letkol Zida mengulangi janjinya dalam pertemuan dengan pemimpin oposisi dan masyarakat sipil serta utusan asing.
Baca Juga: Lebih dari 300 Orang Tewas Imbas Serangan di Kamp Pengungsi Sudan
Mogho Naba, “raja” yang memimpin suku Mossi Burkina Faso, mengatakan kepada kantor berita AFP, ia telah bertemu Zida pada Selasa.
“Mereka datang memberitahu kami, mereka akan menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga sipil,” katanya. “Negara ini harus kembali damai dan tenang.”
Di bawah konstitusi yang telah dibekukan, ketua parlemen seharusnya mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin transisi.
Namun keberadaan ketua parlemen saat ini, Soungalo Ouattara, sekutu dekat mantan Presiden Compaore, tidak diketahui. (T/P001/P2)
Baca Juga: Pesawat Kargo Kenya Kecelakaan di Somalia, Seluruh Awak Tewas
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Afrika Selatan Sesalkan Pengusiran Utusannya dari AS