Ouagadougou, 13 Muharram 1436/6 November 2014 (MINA) – Para pemimpin Afrika bertemu di Burkina Faso, Rabu (5/11), menekan militer di negeri itu menepati janjinya agar menyerahkan kekuasaan ke sipil dalam dua pekan setelah jatuhnya Presiden Blaise Compaore.
Letnan Kolonel Isaac Zida, pemimpin sementara yang ditunjuk militer, mengatakan kepada serikat pekerja, Selasa (4/11), ia akan mengembalikan negara kepada kekuasaan sipil, sehari setelah Uni Afrika mengancam sanksi jika tentara tidak menyerahkan kekuasaan, Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.
Presiden Ghana, Nigeria dan Senegal tiba di Burkina Faso untuk menekan masalah ini.
Pemerintah Kanada telah menghentikan bantuannya kepada negara Afrika Barat yang miskin itu, sebagaimana negara-negara lain melakukan langkah serupa.
Baca Juga: Wabah Kolera Landa Sudan Selatan, 60 Orang Tewas
Militer telah mengisi kosongnya kekuasaan yang ditinggalkan oleh Presiden Compaore.
Keputusan militer mengambil alih kendali negara bekas koloni Perancis itu, kembali memicu protes kemarahan rakyat sipil dan mendorong ancaman sanksi dari masyarakat internasional.
Tapi militer menyatakan, kekuasaan tidak menarik minat mereka dan berjanji untuk membentuk pemerintah persatuan dengan konsensus yang luas.
Letkol Zida mengulangi janjinya dalam pertemuan dengan pemimpin oposisi dan masyarakat sipil serta utusan asing.
Baca Juga: Erdogan Umumkan ‘Rekonsiliasi Bersejarah’ antara Somalia dan Ethiopia
Mogho Naba, “raja” yang memimpin suku Mossi Burkina Faso, mengatakan kepada kantor berita AFP, ia telah bertemu Zida pada Selasa.
“Mereka datang memberitahu kami, mereka akan menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga sipil,” katanya. “Negara ini harus kembali damai dan tenang.”
Di bawah konstitusi yang telah dibekukan, ketua parlemen seharusnya mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin transisi.
Namun keberadaan ketua parlemen saat ini, Soungalo Ouattara, sekutu dekat mantan Presiden Compaore, tidak diketahui. (T/P001/P2)
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)