PLO Kecam Persetujuan Parlemen Israel untuk Satukan Yerusalem

Ramallah, MINA  – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada hari Selasa (2/1) mengecam persetujuan Parlemen Israel (Knesset) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menyatukan Yerusalem di bawah kedaulatan Israel.

Hanan Ashrawi, Anggota Komite Eksekutif PLO mengatakan, “UU itu mengubah status Yerusalem dan itu tidak sah, tindakan rasis dan melangkahi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 181”.

Menurutnya, rancangan itu sebagai tindakan rasis yang mengungkapkan niat Israel untuk menghapus kehadiran Palestina di Yerusalem, menghancurkan kedekatan dan keberadaan demografis Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), dan untuk memaksakan solusi satu negara.

“Tanpa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, kemungkinan perdamaian akan hancur tanpa batas waktu,” ujarnya, Kantor Berita MINA menyebutkan dari sumber WAFA.

Pernyataan Ashrawi tersebut menyusul sebuah pertemuan dengan anggota parlemen Italia Lia Quartapelle Procopio yang didampingi oleh Konsul Jenderal Italia Fabio Sokoloicz di markas PLO di Ramallah

Wanita pejabat tinggi PLO itu memberi tahu delegasi Italia mengenai langkah-langkah ilegal Israel mengenai Yerusalem dan kenyataan di lapangan. Termasuk tindakan pembersihan etnis Israel yang melanggar hukum dan perluasan perluasan usaha ilegal, pembongkaran rumah dan pencabutan kartu identitas di Yerusalem.

Kantor PLO mengatakan, diskusi tersebut berfokus pada perkembangan politik dan regional terbaru, serta “peran Eropa dan masyarakat internasional, mengingat penghinaan pemerintah AS saat ini terhadap hukum internasional serta langkah-langkah berbahaya yang telah merongrong peluang untuk perdamaian.”

Pejabat PLO meminta masyarakat internasional untuk membentuk sebuah koalisi yang “berkeinginan untuk perdamaian dengan melakukan tindakan konkret, mendesak, efektif dan spesifik untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran mencolok hukum internasional, dan untuk menjamin kebebasan dan kedaulatan untuk Palestina. ”

“Mengingat situasi yang berat, maka semua pemimpin global harus segera campur tangan, tidak hanya untuk mencegah kemunduran lebih lanjut. Namun juga untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperbaiki situasi sesegera mungkin,” lanjut Ashrawi dalam pertemuan itu. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)