Ramallah, MINA – Anggota Eksekutif Komite Sentral Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ahmed Majdalani pada Selasa (30/3) mengatakan komunitas internasional akan menanggung konsekuensi dari kemungkinan penolakan Israel untuk mengizinkan warga Palestina di Yerusalem berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang. Ia menegaskan tidak mungkin mengadakan pemilu tanpa keterlibatan warga Al-Quds (Yerusalem).
Majdalani membuat pernyataannya setelah mengklaim bahwa otoritas pendudukan Israel telah memberi tahu Uni Eropa mereka tidak akan mengizinkan pemilihan diadakan di Yerusalem. “[Jika benar] ini adalah keputusan yang sepenuhnya rasis yang mengabaikan fakta bahwa hukum dan konvensi internasional menganggap Yerusalem sebagai bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967,” MEMO melaporkan.
Pejabat PLO itu meminta komunitas internasional, Uni Eropa, Rusia, dan China untuk menolak veto Israel atas partisipasi warga Yerusalem dalam pemilihan legislatif, presiden, dan dewan nasional tahun ini.
“Yerusalem bukanlah slogan pemilu, tapi inti dari perjuangan. Israel mencoba merusak proses demokrasi di Palestina,” ujarnya.
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
Namun, perwakilan Uni Eropa di wilayah pendudukan membantah bahwa Israel telah memberi tahu mereka tentang larangan tersebut. Berbicara kepada Al Jazeera TV, Shadi Othman mengatakan UE telah mengajukan permohonan kepada Israel untuk mengizinkan pengamat UE memantau pemilihan di Yerusalem Timur, dan UE masih menunggu jawaban Israel. Dia berharap Israel akan mengizinkan pemilu dilanjutkan di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. (T/R7/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel