Protes di Luar Mahkamah Agung Israel, Sidang Penyelidikan 7 Oktober 2023 Berlangsung Sengit

Yerusalem, MINA – Sidang penting di Mahkamah Agung Israel pada Kamis (23/4) diguncang oleh ketegangan, baik di dalam ruang sidang maupun di luar gedung.

Sidang yang digelar untuk membahas tuntutan pembentukan komisi penyelidikan negara atas peristiwa 7 Oktober 2023 itu berlangsung di hadapan panel tujuh hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Noam Sohlberg. TRT World melaporkan, Kamis (23/4).

Menurut penyiar publik Israel, KAN, jalannya persidangan diwarnai “perdebatan sengit” di antara para pihak yang bersengketa.

Di luar gedung, situasi semakin memanas ketika perkelahian pecah antara anggota keluarga korban yang mendukung pembentukan penyelidikan dan pihak lain yang menolaknya.

Oleh karena “sensitifitas kasus ini,” otoritas pengadilan memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses publik ke ruang sidang.

Perdebatan Soal Waktu dan Mekanisme

Di awal sidang, Wakil Ketua Sohlberg menyatakan bahwa meskipun ada konsensus di antara semua pihak tentang perlunya penyelidikan, ketidaksepakatan utama terletak pada waktu dan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah Israel, yang diwakili oleh pengacara Michael Rabello, menolak tuntutan tersebut. Rabello berdalih bahwa intervensi pengadilan saat ini “tidak dapat dibenarkan.”

“Kondisi keamanan dan politik saat ini tidak memungkinkan kami untuk meluncurkan penyelidikan yang komprehensif. Prioritas utama kami harus tetap pada pencapaian kemenangan di semua lini,” ujar Rabello kepada majelis hakim.

Pernyataan pemerintah ini mendapat kritik tajam dari hakim. KAN melaporkan bahwa Hakim Yael Vilner secara eksplisit mengkritik posisi pemerintah, menggambarkan penundaan penyelidikan sebagai sebuah “masalah serius” yang tidak bisa diabaikan.

Konflik Hukum yang Berkepanjangan

Sekitar enam bulan yang lalu, pengadilan yang sama telah memerintahkan pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik penolakan mereka membentuk komisi penyelidikan independen dan profesional.

Sebagai tanggapan, pemerintah awalnya menantang otoritas pengadilan untuk mendengar kasus tersebut, sebelum kemudian mengusulkan opsi alternatif seperti komite yang ditunjuk secara politis. Langkah ini dikritik oleh oposisi sebagai upaya nyata untuk menghindari tanggung jawab.

Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, sebelumnya telah memperingatkan bahwa menunda pembentukan komisi independen yang “bebas dari pengaruh politik” justru membahayakan peluang untuk mengungkap kebenaran.

Sidang Dihentikan Sementara

Insiden dramatis mewarnai jalannya sidang. Menurut laporan harian Haaretz, sidang tiba-tiba ditangguhkan setelah pasukan keamanan memerintahkan seluruh hakim untuk meninggalkan ruang sidang. Keputusan ini diambil menyusul upaya sekelompok pengunjuk rasa untuk menyerbu masuk ke dalam ruangan.

Pasukan keamanan yang mengamankan lokasi kemudian memasuki ruang sidang dan menginstruksikan para hakim untuk kembali ke kantor mereka. Persidangan baru dilanjutkan kembali setelah situasi di luar gedung berhasil diredakan.

Insiden penghentian sidang dan protes di luar gedung memicu reaksi keras dari para pemimpin oposisi.

Yair Lapid, pemimpin oposisi, menulis di media sosial X, “Apa yang mereka takuti, dan mengapa? Komisi penyelidikan negara adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran, mengambil pelajaran, dan mencegah bencana lain. Pemerintah 7 Oktober takut akan kebenaran. Netanyahu sekali lagi menghindari tanggung jawab.”

Tokoh oposisi lainnya, Yair Golan, menyoroti bahaya hasutan politik yang sistematis.

“Penghasutan berbahaya yang dipimpin oleh Netanyahu dan Menteri Kehakiman Yariv Levin terhadap Mahkamah Agung telah diterjemahkan menjadi kekerasan di lapangan. Setiap kerugian yang menimpa para hakim akan berada di pundak mereka,” ujarnya.

Mantan Perdana Menteri, Naftali Bennett, juga mengkritik keras sikap pemerintah yang terus menunda.

“Mereka yang mengatakan ‘nanti’ tentang penyelidikan, sejatinya berarti ‘tidak pernah’,” tulisnya di X.

Hingga saat ini, meskipun sejumlah pemimpin politik, militer, dan keamanan telah mengakui tanggung jawab atas kegagalan terkait peristiwa 7 Oktober 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak untuk menerima tanggung jawab dan malah beberapa kali melimpahkan kesalahan kepada tentara serta dinas intelijen. []

Mi’raj News Agency (MINA)