Sekjen PBB Desak Pemerintah Militer Myanmar Kembali ke Demokrasi

Phnom Penh, MINA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak pemerintah militer Myanmar untuk segera kembali ke demokrasi.

Menurut Guterres, situasi saat ini di negara itu (Myanmar) merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan.

“Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan,” kata Guterres kepada wartawan, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (12/11).

Guterres mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya segera. Itulah satu-satunya jalan menuju stabilitas dan perdamaian.

“Di ASEAN, saya mengutuk situasi hak asasi manusia yang mengerikan di Myanmar dan berulang kali menyerukan kepada otoritas negara untuk membebaskan semua tahanan politik serta meluncurkan proses inklusif untuk kembali ke transisi demokrasi,” kata Guterres melalui akun Twitternya, Sabtu (12/11).

Ia juga mendesak negara-negara lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja regional demi melindungi pengungsi.

Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dan dilaporkan ribuan orang telah tewas.

Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menyebabkan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.

Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan pemerintah militer, tetapi sejauh ini tidak ditegakkan untuk mulai berlaku.

Lebih dari 2.400 orang telah tewas dalam dua tahun terakhir, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sementara badan anak-anak PBB memperkirakan bahwa satu juta orang telah mengungsi. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)