SULTAN BRUNEI: SOSIALISASIKAN HUKUM SYARIAH

Foto: The Brunei Times

Bandar Seri Bagawan, 7 Rajab 1435/6 Mei 2014 (MINA)- Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, memerintahkan pihak berwenang mengambil tindakan cepat untuk mengatasi kebingungan dalam penegakan hukum syariah KUHP Orde 2013.

Saat pertemuan dengan anggota Majelis Agama Islam Brunei di Istana Nurul Iman, Seninn (5/5) Sultan Bolkiah mengatakan, raja menekan perlunya menyiapkan tim pemantau untuk menanggapi informasi yang salah dan membingungkan dalam penerpan hukum pidana Islam terbaru mereka, serta perlunya tim memberikan penjelasan mengenai hukum syari’ah.

Menurutnya, setiap lembaga harus bijaksana dalam mengimplementasikan undang-undang baru. “Jika tidak, akan ada anggapan bahwa kita tidak kompeten dalam melaksanakannya,” kata sultan sebagaimana diberitakan Kantor Berita Brunei yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Kita harus memberi tahu apa yang benar, sehingga tidak terjadi kebingungan yang dapat memicu reaksi masyarakat berupa kemarahan, ketidakpuasan, ketakutan atau kebencian. Apakah kita akan membiarkan hal itu tanpa mengarahkan mereka?” tanya Sultan mengarah munculnya pro dan kontra di dalam negerinya terkait pemberlakuan hukum baru bagi mereka.

Raja Brunei itu menambahkan, ada banyak cara untuk menyebarkan informasi yang akurat dalam sosialisasi hukum syari’ah di negerinya, salah satunya dengan menyampaikan pernyataan melalui media-media.

“Jelaskan dengan baik hukum syariah sebenarnya, sampai orang-orang memahami dan tidak menunggu jawabannya. Jika pengarahan hukum syari’ah diadakan dua minggu setelahnya, maka mereka harus menunggu selama dua minggu untuk sebuah jawaban. Itu tidak benar,” tambah Sultan.

Salah satu isu yang sering muncul adalah kode berpakaian, terutama dalam menutupi aurat (bagian tubuh yang tidak dapat terpapar atau harus ditutup menurut hukum Islam bagi kaum Muslim laki-laki dan perempuan).

“Perintah hukum baru tidak menyebutkan pakaian mana yang tepat, namun lebih mengarahkan pada pakaian layak dan tidak,” katanya mencontohkan jika di jalan ada yang hanya memakai pakaian dalam saja, dengan yang memakai pakaian lengkap tentu orang akan secara otomatis mengetahui mana yang layak dan tidak.

Raja juga menyindir laporan mengenai pemerintahnya yang menyinggung non-Muslim dengan melarang mereka menggunakan 19 kata seperti, azan; Baitullah; al-Quran; Allah; fatwa; Firman Allah; hadits; Haji; Hukum syara ‘; ilahi; Ka’bah; kalimah syahadah al; kiblat; masjid; imam; mufti; mu’min; shalat; dan wali.

“Jika terbukti bersalah, seseorang dapat dikenakan denda sebesar 4.000 Dolar atau satu tahun penjara. Kami ingin tahu apakah ini benar? Apakah salah untuk non-Muslim untuk mengatakan saya ingin mengunjungi Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien atau saya ingin bertemu dengan Mufti? Apakah ini salah?” Tanya Sultan merujuk laporan akhir-akhir ini mengenai hukum itu. (T/Nidiya/P03/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)