TNI Gugur di Lebanon, Ketum Persis: AS dan Israel Tidak Bisa Dipercaya

Jakarta, MINA – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP) menyusul gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon akibat serangan Israel. Dalam pernyataannya, Israel dan Amerika Serikat (AS) tidak bisa dipercaya.

Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin, menyatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi indikator kuat bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak memiliki komitmen tulus terhadap perdamaian dunia. Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan serius bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri ke depan.

Selain itu, Persis juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka menilai para prajurit tersebut adalah pahlawan yang gugur dalam misi mulia menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

Persis turut mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah lebih tegas, termasuk menekan PBB agar membentuk tim investigasi independen guna mengungkap secara transparan pelaku serangan.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

Selain itu, Indonesia juga diminta menyampaikan protes keras di Dewan Keamanan PBB serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas insiden tersebut.

Sementara itu, sejumlah pihak lain juga menilai bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pengamat hukum internasional menyebut PBB memiliki kewenangan untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab, mengingat pasukan TNI berada di bawah mandat UNIFIL saat insiden terjadi.

Gugurnya prajurit TNI di Lebanon semakin memicu desakan agar Indonesia tidak hanya mengecam, tetapi juga mengambil langkah strategis dan terukur dalam merespons situasi tersebut.

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

Kejadian ini dinilai tidak hanya menyangkut keselamatan personel, tetapi juga menyentuh kedaulatan negara dan kredibilitas misi perdamaian internasional yang selama ini diemban Indonesia. []