Wapres: Ekonomi Syariah Harus Inklusif dan Terbuka

Jakarta, MINA – Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin mengatakan, ekonomi syariah dapat diterapkan secara inklusif dan terbuka.

“Ekonomi syariah itu harus inklusif, terbuka sebagai ekonomi yang rahmatan lil alamin, jangan ribet,” kata Ma’ruf saat menerima para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Pertimbangan IAEI Jusuf Kalla.

Ma’ruf mengharapkan, ekonomi syariah dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya terkait industri halal ini, demi mendorong roda perekonomian masyarakat.

“Ada empat sasaran ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi target. Pertama, mengembangkan industri halal yag mencakup barang, jasa, wisata. Kedua, industri keuangan, bank maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB), seperti asuransi, pegadaian, multifinance, pasar modal dan sukuk. Ketiga, dana sosial yaitu zakat dan wakaf. Keempat, dari sektor bisnis ekonomi syariah,” ujarnya.

Ma’ruf menilai, dengan adanya zakat sukuk waqaf yang berpotensi besar, dapat mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan keuntungan APBN, serta dana umat menjadi terus membesar.

Sementara, Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati memaparkan laporan program kerja kepengurusan IAEI periode 2019-2023.

Program tersebut, kata Sri termasuk di antaranya terdapat usaha kecil dan menengah, program pemerintah ultra mikro Mekar, KUR, yang produknya bisa memberikan pilihan program yang sifatnya syariah.

“Instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif sehingga masyarakat memiliki familiarity yang lebih mudah,” kata Sri Mulyani.

Ma’ruf berharap IEAI sebagai kelompok yang berasal dari akademisi dan memiliki kapabilitas, mampu membuat ekonomi Islam membumi dan menjadi suatu bagian dari perekonomian yang lebih inklusif, berperan memajukan ekonomi Indonesia, khususnya membawa ekonomi Islam yang lebih efisien, bukan hanya formalitas saja, namun juga lebih adil. (R/SRT/R6/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)