Indonesia Gabung BoP Trump, PDIP Sampaikan Sikap Tegas

Jakarta, MINA — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan sikap partainya terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut. PDIP menilai bahwa perdamaian sejati dan hak kemerdekaan bangsa, terutama bagi rakyat Palestina, sebaiknya diperjuangkan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional, bukan melalui badan di luar PBB.

Dalam pernyataannya, Hasto menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berjalan berdasarkan prinsip “bebas dan aktif” yang selama ini menjadi pijakan dalam arena diplomasi internasional.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terikat pada kekuatan negara lain atau instrumen yang berpotensi mengaburkan posisi independen negara dalam menyikapi konflik global.

PDIP juga mendorong agar setiap upaya perdamaian dunia ditempuh melalui jalur PBB, memperkuat sistem internasional yang lebih adil, damai, serta menjunjung tinggi solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sikap ini dinilai bagian dari konsistensi Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Baca Juga: Menko Yusril: Kasus Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar

Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace menuai beragam pandangan di publik. Beberapa tokoh dan kelompok mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dan memastikan partisipasi negara tidak mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta tidak memihak pada kepentingan negara tertentu.

Pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebagai bagian dari upaya perdamaian di Gaza dan wilayah konflik lainnya.

Board of Peace merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump pada pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai badan internasional yang ditujukan untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Gaza.

Indonesia bersama beberapa negara lain ikut menandatangani piagam pendiriannya dengan harapan kontribusi terhadap penyelesaian konflik dan rekonstruksi pasca-konflik.

Baca Juga: Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Kasus Penyadapan HP Presiden Prabowo

Forum ini menuai pro dan kontra, karena beberapa negara besar menolak bergabung dan mengkhawatirkan tantangan bagi kedaulatan serta prinsip kerja sama internasional yang lebih luas. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Ditangkap Terkait Penyadapan Nomor Telepon Presiden