AWG Sebut Tidak Ada Peluang Sekecil Pun Untuk Palestina dalam BoP

Jakarta, MINA – Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), Muhammad Anshorullah melihat tidak ada peluang sekecil pun untuk Palestina dalam Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) yang didesain oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu ia tekankan dalam Webinar AWG bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia Antara Realitas Dunia dan Janji Setia untuk Palestina” pada Ahad (1/2) malam di kanal YouTube Aqsa Working Group.

“Tidak ada peluang sedikit pun di BoP ini untuk terwujudnya Two State Solution, apalagi One State Solution,” tegas Anshorullah.

Dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia berhati-hati dalam memposisikan diri dalam BoP tersebut. Diketahui bersama, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung sehingga Indonesia telah resmi menjadi anggota BoP.

“Jangan sampai Indonesia menjadi bagian dari absurdities ini,” katanya.

Anshorullah mengatakan, realitas yang terjadi sangat menunjukkan bahwa lembaga-lembaga internasional tidak mampu menghentikan penjajahan di Palestina.

Ia pun mengaku skeptis dengan Dewan Keamanan (DK)PBB karena AS selalu menggunakan hak veto untuk membela Israel, apalagi terhadap BoP yang menurutnya, memiliki pola yang tak jauh berbeda.

“Namun demikian bukan berarti membuat kita berhenti membicarakan idealisme kita, bagaimana seharusnya lembaga internasional berperan secara ideal,” ujarnya.

Anshorullah membantah pernyataan yang menyebut bahwa BoP ini produk DK PBB.

“BoP ini sangat bermasalah dan sangat absurd. Jika disebut BoP ini produk dari DK PBB, perlu diperhatikan bahwa Piagam BoP sama sekali tidak menyebut PBB. Kalau di resolusi DK PBB itu diterbitkan hanya untuk penyelesaian Gaza dan Palestina, justru di BoP tidak sama sekali menyebut kan Gaza dan Palestina,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melihat keikutsertaan dalam BoP ini merupakan langkah strategis dalam upaya mendukung perjuangan Palestina.

“Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina,” mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Menurut Presiden Prabowo, keterlibatan Indonesia di BoP bisa menjadi peluang untuk perdamaian Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat, saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta,” kata Prabowo pada 22 Januari 2026, melansir situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI.[]

Mi’raj News Agency (MINA)