Gaza, MINA — Gerakan Perlawanan Islam di Palestina Hamas menyatakan telah menuntaskan semua persiapan administratif untuk menyerahkan pemerintahan dan pengelolaan Harian Jalur Gaza kepada sebuah Komite Nasional Palestina yang dibentuk untuk memimpin wilayah itu setelah genosida berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan pada awal Februari 2026 di tengah upaya pemulihan setelah dua tahun perang. Anadolu melaporkan, Selasa (3/2).
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem menjelaskan bahwa persiapan proses penyerahan akan dimulai segera setelah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza memasuki wilayah tersebut melalui perlintasan perbatasan Rafah yang baru dibuka secara terbatas.
Komite itu terdiri atas perwakilan faksi politik, tokoh masyarakat sipil, dan elemen profesional yang akan mengawasi transisi pemerintahan.
Baca Juga: Israel Culik 28 Warga Palestina di Tepi Barat, Termasuk Jurnalis Al Jazeera
Qassem menekankan urgensi memfasilitasi keberadaan komite tersebut demi mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi setelah dampak panjang perang di Gaza.
Ia mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan dukungan sehingga “komite dapat menjalankan tugasnya secara efektif di berbagai sektor.”
Keputusan Hamas ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dicapai sebelumnya, yaitu peran administratif Jalur Gaza akan dialihkan kepada badan teknokrat nasional yang disebut National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang terbentuk melalui kesepakatan politik dan perundingan internasional yang dimediasi pada gelombang perdamaian sebelumnya.
Ketua komite tersebut, eks wakil menteri dari Otoritas Palestina Ali Shaath diperkirakan akan memimpin badan teknokratis 15 anggota itu dalam menjalankan urusan sipil, layanan publik, dan stabilisasi internal Gaza sampai fase transisi awal selesai.
Baca Juga: Sedikitnya 234 Pemukim Israel Serbu Halaman Masjid Al-Aqsa
Meski begitu, sejumlah tantangan teknis seperti pembukaan penuh jalur Rafah dan pembentukan struktur operasional komite masih menjadi fokus utama yang harus diselesaikan.
Langkah Hamas menyerahkan kepemimpinan administrasi Gaza lahir di tengah gencatan senjata bersyarat dan agenda perdamaian internasional yang mencoba mengakhiri dua tahun konflik intens di wilayah tersebut.
Komite teknokrat ini dibentuk sebagai bagian dari fase berikutnya dalam rencana perdamaian yang lebih luas, yang melibatkan berbagai aktor regional dan internasional.
Perubahan struktur pemerintahan ini diharapkan bisa memperlancar proses stabilisasi, rekonstruksi, serta perbaikan kehidupan warga Gaza yang terdampak perang panjang. []
Baca Juga: Empat Warga Palestina Syahid dalam Pelanggaran Terbaru Israel di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport