Anggota DPR RI: Peredaran Vaksin Palsu Mengkhawatirkan

Jakarta, 23 Ramadhan 1437/28 Juni 2016 (MINA) — Anggota Komisi IX DPR Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkhawatirkan efek samping yang ditimbulkan bagi tubuh manusia terutama anak-anak akibat penyuntikkan vaksin palsu.

Apalagi, peredarannya telah terjadi selama kurun waktu 13 tahun di tiga daerah, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, demikian keterangan pers DPR RI yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Sebetulnya walau kandungannya hanya 0.0 sekian persen, menurut saya sudah mengkhawatirkan, karena itu langsung kontak ke tubuh. Tentu ada reaksi-reaksi tubuh atas zat yang disuntikkan ke dalam tubuh anak-anak. Kemarin IDAI sudah menyatakan efek sampingnya bisa diabaikan. Semoga saja zat-zat yang disuntikkan dari vaksin palsu itu memang tidak menyebabkan sesuatu bagi anak-anak,” ujar Ichi, sapaan akrab Andi Fauziah usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/6).

Terkait isi kandungan vaksin yang belum jelas, ungkap Ichi, Komisi IX merasa kecewa dengan jawaban Menkes saat rapat. Begitu pula BPOM belum tahu kandungan vaksin tersebut. Padahal, Komisi IX sudah sepekan lalu bertanya dan belum ada jawaban.

“Kami kemarin agak kesal, karena kasus ini sudah seminggu ditanyakan ke BPOM. Mereka beralasan bahwa baru akan mengambil sample dari pihak Kepolisian. Tetapi, karena tidak diperkenankan oleh polisi, mereka coba kumpulkan dari tempat-tempat lain,” ujarnya.

Saat ini, sambung politisi Partai Golkar itu, vaksin palsu masih dalam proses uji laboratorium. Informasi yang menyebutkan bahwa vaksin itu mengandung cairan infus dan antibiotik juga tidak selamanya benar.

Kemenkes belum memberi keterangan yang pasti. Kemenkes hanya memastikan bahwa dari jalur resmi tidak ada vaksin palsu.

“Saya curiga ada oknum yang bermain, sebab sudah 13 tahun kejadian ini berlangsung dan berulang,” kata Ichi.

“Kami minta diaudit secara tuntas. Meskipun IDAI mengatakan efeknya dapat diabaikan, tapi sudah menimbulkan riuh di masyarakat,” ucap politisi dari dapil Sulsel III.

Dan Kemenkes maupun BPOM dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini, sebab mereka adalah leading sector dalam masalah tersebut.

Komisi IX telah meminta kepada BPOM agar meningkatkan kewaspadaannya, karena hal ini merupakan kejadian yang sudah berulang,” tandas Ichi lagi. (T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)