China Desak Dewan Keamanan Tolak Operasi Militer Tanpa Persetujuan PBB

Beijing, MINA – Pemerintah China secara tegas mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk tidak memberikan dukungan atau legitimasi terhadap operasi militer yang tidak mendapatkan otorisasi resmi dalam konflik yang tengah berkecamuk di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan ini mencerminkan posisi Beijing dalam menghadapi eskalasi kekerasan yang melibatkan berbagai kekuatan besar. Media Xinhua melaporkan, Jumat (3/4).

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan seruan tersebut dalam sejumlah percakapan diplomatik, termasuk dengan pejabat asing dan melalui saluran resmi media pemerintah.

Wang mengingatkan bahwa konflik yang terus berlanjut berpotensi memicu “masalah tanpa akhir” yang akan merugikan seluruh dunia, terutama negara kecil dan menengah.

Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal

Wang menekankan bahwa prioritas utama DK PBB haruslah fokus pada penghentian permusuhan, menghindari eskalasi, dan memperkuat diplomasi. Beijing menilai dukungan terhadap operasi militer yang tidak sah justru akan memperburuk ketegangan regional alih‑alih meredakannya.

Posisi China ini muncul di tengah perdebatan panas di Dewan Keamanan tentang berbagai resolusi yang berkaitan dengan konflik tersebut.

Dalam beberapa pertemuan DK PBB belakangan ini, anggota dewan menunjukkan perbedaan pandangan tajam mengenai cara merespons eskalasi militer di wilayah Timur Tengah, termasuk saran untuk pengamanan jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.

Lebih jauh, Beijing juga menyoroti dampak konflik terhadap stabilitas global. Selain ancaman terhadap perdamaian, gangguan di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi jalur pelayaran dan pasokan energi dunia, menimbulkan kekhawatiran akan krisis ekonomi akibat lonjakan harga minyak dan gas.

Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi

Sikap China mencerminkan strategi luar negeri yang ingin memperkuat peran diplomatik dalam menyelesaikan konflik global, sekaligus menegaskan dukungan terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.

Upaya ini bertepatan dengan seruan lain dari Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menghentikan permusuhan dan kembali ke jalur diplomasi. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: AS Dilaporkan Serang Pulau Qeshm di Selat Hormuz, Ledakan Terdengar di Pesisir Selatan Iran