DPR AS Sahkan UU Tunjuk Utusan Khusus Bantu Normalisasi Hubungan Israel

Washington D.C., MINA – DPR AS hari Selasa (13/6) mengesahkan Undang-Undang menunjuk utusan khusus menangani Abraham Accords berupa normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah serta Afrika Utara.

RUU bipartisan, yang disponsori bersama oleh Ritchie Torres dari Partai Demokrat dan Mike Lawler dari Partai Republik, sebagai tindak lanjut harapan anggota parlemen AS berharap pemerintahan Biden terus memprioritaskan apa yang mereka anggap sebagai integrasi regional Israel. The New Arab melaporkan, Rabu (14/6).

Pemungutan suara disahkan 413-13, delapan anggota tidak memberikan suara. Sebelas dari 13 suara ‘tidak’ datang dari Demokrat progresif yang secara teratur mengkritik perlakuan Israel terhadap Palestina dan kegagalan pemerintahan Biden meminta pertanggungjawaban Israel.

Mereka yang menentang termasuk Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Aryanna Pressley dan Cori Bush.

Terdapat sebelas Demokrat, dua Perwakilan Republik konservatif, Thomas Massie dan Rich McCormick mematahkan barisan sikap pro-Israel yang keras dari Partai Republik dan memberikan suara menentang RUU tersebut.

Undang-undang yang baru disahkan itu meminta utusan yang ditunjuk presiden bertanggung jawab untuk koordinasi atas nama pemerintah AS dengan duta besar regional, LSM, dan semua pihak terkait lainnya guna memperkuat dan memperluas Abraham Accords.

Belum diketahui apakah wewenang utusan itu akan mencakup upaya berkelanjutan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, yang terhenti dalam beberapa pekan terakhir karena pejabat Saudi mengaitkan normalisasi apa pun dengan Israel sebagai solusi konkret untuk konflik Israel-Palestina.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi, diyakini secara luas di kalangan Washington bahwa Dan Shapiro, mantan duta besar AS untuk Israel di bawah pemerintahan Obama, akan menjadi utusan pertama dengan mandat ini.

Berbicara tentang penugasan ke kelompok lobi pro-Israel AIPAC, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan utusan itu akan “memperdalam dan memperluas” kesepakatan, serta “membangun pekerjaan pemerintahan Trump”.

Abraham Accords, yang ditandatangani pada tahun 2020, menormalkan hubungan antara Israel dan UEA, Bahrain, dan Maroko. Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Kesepakatan pada tahun 2021.

Perjanjian tersebut dikutuk warga Palestina sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka oleh sesama negara Arab, dengan kritik yang menunjuk pada bagaimana Kesepakatan tersebut akan mengisolasi warga Palestina dengan melegitimasi dan bahkan secara substansial membantu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.

RUU tersebut harus disahkan di Senat AS sebelum dapat ditandatangani menjadi undang-undang.

Para menteri luar negeri Israel, AS, Maroko, Mesir, Bahrain dan UEA akan bertemu pada akhir Juni di Maroko di forum Negev. (T/R7/P1

Mi’raj News Agency (MINA)