Dr Cris Kuntadi: Tol Laut Papua Wujud Integritas Implementasi Prioritas Nasional

Jakarta, MINA – Dr Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kemenhub RI, mengatakan optimalisasi program tol laut khususnya di wilayah Papua merupakan wujud integritas implementasi prioritas nasional di bidang perhubungan.

“Program tol Laut khususnya di Papua sangat berguna untuk menekan disparitas harga yang sudah cukup lama terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut,” ujar Cris kepada MINA, Kamis (23/9).

Tol Laut di Papua sejalan dengan penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis sebagai bagian dari elemen pendukung Tol Laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis. Kemudian adanya Subsidi Darat dan Jembatan Udara di Provinsi Papua-Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan.

“Dengan adanya multimoda tersebut, harga-harga tidak hanya murah di satu tempat, tetapi juga murah sampai di masyarakat Pegunungan-pegunungan dan pesisir-pesisir yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Ia berharap, ada dukungan dari Pemda bagaimana barang-barang komoditi unggulan yang kelebihan dari daerah-daerah tersebut seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang dan lainnya untuk dibawa ke daerah lain seperti di barat. Sehingga terjadi transfer dan ada pengurangan inbalance kargo, di mana dari barat ke timur dan dari timur ke barat, sehingga disparitas harga juga rendah.

Sebagai salah satu langkah optimalisasi, dilaksanakana Rapat Kordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan pendekatan Sosial Budaya oleh Kantor Staf Kepresidenan yang berlangsung di Kota Jayapura.

Rakor ini menghadirkan beberapa Kementerian Lembaga terkait dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten termasuk Kementerian Perhubungan, melalui salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura serta melibatkan para Pelaku Usaha seperti Aliansi Petani, JPT, Consignee, Shipper dan juga ALFI/ILFA Provinsi Papua.

Salah satu topik utama yang dibahas sebagai latar belakang perubahan pendekatan pembangunan yang mengedepankan budaya dan kontekstual Papua, yang diharapkan memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta Masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai bahkan sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan Kabupaten lainnya bahkan sampai negara tetangga PNG/Papua New Guienea. (L/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)