Fakultas Hukum UII Kecam Kejahatan Genosida di Myanmar

Yogyakarta, MINA – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), secara tegas mengutuk pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar, baik yang secara langsung terlibat maupun karena sikap membiarkan berlangsungnya kejahatan genosida oleh kekuatan militer maupun penganut agama lokal ekstrimis secara tidak beadab atas minoritas Muslim Rohingya.

Disampaikan Pakar Hukum Internasional UII, Jawahir Thontowi pada Konferensi Pers, di Gedung Fakultas Hukum UII, Senin (4/9), akademisi Fakultas Hukum UII mendesak organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN maupun OKI untuk menyamakan presepsi bahwa pembantaian terhadap minoritas Muslim Rohingya di bawah kekuasaan Pemerintahan Myanmar merupakan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan terhadap perdamaian.

Thontowi menuturkan, akademisi Fakultas Hukum UII mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil keputusan tentang pentingnya intervensi kemanusiaan atau tindakan militer secara kolektif di negara bagian Rakhine.

“Cara-cara melalui lobi dan negosisasi serta persuasif lainnya, termasuk bantuan kemanusiaan yang telah dilakuakan berulang kali selama ini tidak efektif,” ungkapnya seperti keterangan pers UII yang dikutip MINA.

Akademisi Fakultas Hukum UII juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara langsung meminta Aung San Suu Kyi dapat membuka akses bagi Tim Bantuan Kemanusiaan.

Selain itu, akademisi Fakultas Hukum UII menghimbau kaum Muslim sebagai WNI untuk mempercayakan persoalan ini kepada pihak pemerintah, dan tidak menggunakan motif solidaritas persaudaraan Muslim dalam membantu dan menjadi pihak kelompok pemberontak di Rakhine.

“Mengingat membantu salah satu pihak, merupakan tindakan kedaulatan yang melanggar kedaulatan negara Myanmar, dan dapat mencederai nama baik Islam karena pendatang yang ikut pemberontakan lokal akan mudah dituding pihak Pemerintah Myanmar sebagai teroris berbahaya,” paparnya. (R/R05/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)