Hamas Tegaskan Tolak Seruan Pelucutan Senjata

Gaza, MINA – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, secara tegas menolak permintaan dari pemerintahan Israel yang dilaporkan memberi batas waktu 60 hari untuk menyerahkan seluruh senjatanya, termasuk senjata ringan, sebagaimana diutarakan oleh sejumlah pejabat Israel baru-baru ini.

Pernyataan penolakan itu disampaikan oleh pejabat senior Hamas melalui wawancara dengan media internasional. Wafa melaporkan, Selasa (17/2).

Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi menyatakan bahwa organisasi itu belum menerima pemberitahuan resmi apapun dari mediator perdamaian mengenai tenggat waktu penyerahan senjata tersebut. Hamas menilai pernyataan tentang ultimatum itu hanya ancaman tanpa dasar di tengah proses negosiasi yang berlangsung.

Dalam keterangannya, Mardawi juga menolak klaim pihak Israel yang mengaitkan permintaan pelucutan senjata sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dibantu oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Menurut dia, kelompoknya tetap berpegang pada prinsip untuk tidak melepaskan persenjataan tanpa kesepakatan komprehensif yang memenuhi hak rakyat Palestina.

Pernyataan penolakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Tel Aviv yang menegaskan akan mengerahkan kembali aksi militer jika Hamas gagal mematuhi permintaan disarmament dalam 60 hari.

Israel menyebut tenggat ini sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berkepanjangan di Jalur Gaza.

Hamas menilai ultimatum tersebut merupakan upaya tekanan politik dan menegaskan bahwa senjata mereka merupakan simbol perlawanan yang tidak dapat dilepaskan selama pendudukan dan agresi masih berlangsung.

Pernyataan ini mendapat sorotan luas dari berbagai pihak di kawasan yang mengikuti perkembangan gencatan senjata dan pergerakan diplomasi.

Menurut analis konflik Timur Tengah, sikap keras Hamas mencerminkan perbedaan mendasar antara keinginan Israel untuk demiliterisasi wilayah dan tuntutan kelompok Palestina untuk pengakuan dan penghentian pendudukan sebagai syarat utama dalam setiap kesepakatan.

Background: Hamas adalah organisasi politik dan militan yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007. Kelompok itu dikenal karena perjuangannya melawan pendudukan Israel dan telah menjadi pusat konflik yang berkepanjangan di kawasan itu, terutama setelah dimulainya perang besar pada Oktober 2023 dan gencatan senjata yang disepakati pada 2025.

Hubungan antara Hamas dan Israel terus menjadi isu sentral dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, dengan keterlibatan berbagai mediator internasional seperti AS, Qatar, dan Mesir. []

Mi’raj News Agrncy (MINA)