Isolasi Qatar Tidak Perlu Terjadi (Wawancara Eksklusif Pengamat Timteng UI Terkait Konflik Qatar)

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Abdul Muta’ali.

Tujuh Negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Libya, Maladewa, dan Yaman telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Senin (5/6) dengan menuduh Qatar mendukung terorisme.

Pemutusan hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pekan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan para pemimpin Arab dan Muslim di Arab Saudi, kemudian menyerukan sebuah front terpadu mengenai ekstremisme dan pengaruh regional oleh saingannya Iran.

Untuk mebahas masalah itu, berikut wawancara eksklusif wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Hasanatun Aliyah, dengan Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta’ali, pada Jumat malam (9/6):

MINA: Bagaimana pandangan Anda terkait konflik negara GCC setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar?

Pengamat: Konflik antara negara GCC terjadi bukan pertama kalinya. Jika dihitung ini konflik yang ketiga. Konflik pertama, dimulai ketika Qatar membuka jalur diplomasi dengan para petinggi Ikhwanul Muslimin di Mesir, seperti diterimanya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi sebagai warga kehormatan Qatar, yang menurut dokumen beliau cukup memiliki relasi genealogis dengan gerakan yang dirintis Hasan Al-Banna tersebut.

Kedua, ketika Qatar sangat terbuka dengan gerakan gerakan Islam beraliran kiri Iran, namun keduanya tidak sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

Ketiga, adalah puncaknya, bentuk kemarahan yang dimotori oleh Arab Saudi sehingga seluruh akses darat, laut, dan udara diputus, yang berujung kerugian bagi negara-negara GCC.

MINA: Bagaimana pandangan Anda jika dilihat dari isu internasional?

Pengamat: Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar sejatinya tidak perlu terjadi. Jika kita melihat kasus Suriah yang tidak jelas muaranya, 5 juta masyarakat Suriah mengungsi ke berbagai belahan dunia. Belum lagi konflik Yaman yang belum mereda, ditambah kasus lama Israel-Palestina yang belum juga menemukan secercah cahaya perdamaian.

Kasus Arab spring yang menghancurkan negara-negara Timur Tengah berbasis Republik. Lalu hadir konflik terhadap Qatar. Hal ini menyempurnakan bahwa Timur Tengah sedang terjadi darurat kemanusiaan.

Arab spring saja belum tuntas dikhawatirkan bahwa konflik Timur Tengah bukan hanya merusak negara-negara berbasis Republika. Tidak menutup kemungkinan juga merusak negara berbasis monarki, jika ini terjadi maka sempurnalah konflik kawasan Timur Tengah.

MINA : Melihat pemutusan hubungan diplomatik ini, menurut Anda faktor apakah yang menyebabkan?

Pengamat: Saya melihat pemutusan hubungan diplomatik dari negara-negara GCC disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena Qatar terlalu terbuka dengan ideologi politik gerakan manapun walaupun basically (pada dasarnya) mayoritas Muslim.

Kedua, Arab Saudi memiliki definisi ganda terkait terorisme, terorisme yang berafiliasi ke ISIS dan yang berafiliasi ke Teheran. Afiliasi sebagian bilateral Qatar dan Teheran inilah yang bisa jadi pemantik hubungan diplomatik ini. Walaupun menurut hemat saya memang sangat sulit bagi Qatar untuk tidak menjadi negara terbuka.

Qatar butuh survive (bertahan) dia mesti welcome membangun kolaborasi dengan pihak manapun tidak terkecuali Iran, mengingat kecilnya geografis yang dimiliki Qatar. Karena itu kita melihat banyaknya proyek reklamasi, berbeda dengan negara kita yang sangat luas.

Ketiga, pemutusan hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari akan berpindahnya tongkat estafet kepemimpinan di wilayah GCC. 2018 Qatar akan menjadi leader (pemimpin) negara GCC.

Saat ini Arab Saudi yang memegang estafet tongkat tersebut. Artinya bahwa Qatar 2018 akan banyak memainkan peran kawasan regional di wilayah Teluk. Hal ini sangat menguntungkan bagi Qatar di saat kuartet bukan pada situasi terbaik politik ekonominya.

Qatar bisa menjadi supplier (penyuplai) jalur perdagangan migas dan akan mencapai keuntungan tersebut, pada saat tahun 2022 menjadi tuan rumah piala dunia. Posisi ini tidak dimiliki oleh Riyadh baik secara ekonomi ataupun stabilitas nasional.

Pertentangan Riyadh versus Teheran, Riyadh versus houti banyak menguras modalitas Arab Saudi. Dan ini secara politik sangat menguntungkan bagi negara negara yang ingin tampil sebagai salah satu leader di kawasan. Kesempatan itu tidak akan disia-siakan oleh Qatar.

Awalnya saya melihat konflik Arab spring pemicunya ,selain masalah internal juga kontribusi negara negara GCC. Namun ketika negara-negara GCC juga merasakan konflik, rupanya Arab spring permasalahan yang sangat complicated (rumit).

Pemutusan hubungan diplomatik ini adalah kerugian bersama karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri termasuk butuhnya Arab Saudi paling tidak untuk beberapa hal kepada Qatar.

MINA : Apa dampak dari pemutusan hubungan diplomatik tersebut?

Pengamat : Pertama, ‘Dampak Politik,’ Pemutusan diplomatik terhadap Qatar ini akan menimbul ekses politik yang cukup signifikan. Misalnya dikocok ulang penentuan Qatar sebagai leader GCC 2018.

Selain itu klaim geografis Qatar sebagai hilirisasi gerakan radikalis terorisme. Hal ini secara politik merugikan Qatar di mata Internasional.

Dominasi Qatar memang menemukan momentumnya di saat Saudi dikepung banyak masalah kawasan.

Secara budaya, memang isu ego kawasan sulit dipisahkan dalam sejarah daratan ini. Dampaknya yang paling ‘mengerikan’ adalah meluasnya konflik Arab spring sampai ke kawasan Teluk ini.

Kedua, ‘Dampak Ekonomi’, isu Qatar ini bukan hanya masalah pemutusan diplomatik yang berimbas pada pelarangan zona terbang Qatar Airways. Namun jauh lebih luas, hal ini tidak menutup kemungkinan karena stabilitas kawasan Teluk tidak stabil. Penunjukan Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022 bisa didiskusikan kembali. Karena FIFA memerlukan jaminan keamanan kawasan.

Saya tidak mengatakan ini sebagai ‘karma politik’ tapi lebih kepada ‘bupper politik’ kawasan. Bukankah GCC ada pada basis primordialisme yang sama, budaya yang sama, bahasa yang sama, bahkan geografis yang sama.

MINA: Bagaimana cara mengakhiri konflik Qatar dengan negara GCC?

Mengamat: Saya menyangka bahwa konflik Timur Tengah terjadi deferesiansi dua blok yakni, Iran dan Saudi. Dalam kondisi ini diperlukan negara ketiga yang bisa menjadi penengah bagi keduanya.

Saya kira yang pas menengahi konflik GCC minus Kuwait dengan Qatar adalah Indonesia, karena Indonesia tidak bermakmum pada Riyadh atau Teheran. Selain Indonesia cukup piawai menangani konflik-konflik di beberapa negara.

Cukup disayangkan situasi ini terjadi di saat Muslim sedunia harusnya menjaga suasan kondusif selama bulan Ramadhan. Namun rupanya kita sendiri yang mengkhianati kemuliaan Ramdhan ini.

Mengakhiri konflik Qatar ini harus sesegera mungkin karena jangan sampai Arab spring membakar seluruh wilayah Timur Tengah termasuk negara negara Teluk.

MINA: Mengapa Anda yakin bahwa Indonesia bisa menjadi penengah dari konflik tersebut?

Pengamat: Kerena posisi Indonesia sangat strategis bukan hanya secara politik yang cukup netral tapi juga keberadaan indonesia yang paling sedikit ketergantungannya terhadap kuartet. Satu contoh yang real baik Qatar ataupun Arab Saudi walaupun keduanya dibangun atas kesamaan primordialisme. Namun tidak bisa melepaskan dominasi Washington di kawasan tersebut.

Indonesia punya keterikatan terhadap Washington tapi tidak sekuat kedua negara tersebut. Indonesia hadir ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Amerika yang dihadiri oleh Donald Trump, Indonesia juga hadir pada belt and road forum di Beijing.

Artinya, Indonesia juga tidak ansich kapitalis sosialis. Singkat kata, Indonesia tidak ikut blok Iran versus Saudi, juga tidak alergi blok Amerika atau Cina.

Posisi politik ini sangat penting untuk menentukan netralitas mediator. Saya kira posisi Indonesia juga lebih strategis dalam posisi ini, ketimbang OKI. Mengingat dominasi Arab Saudi di dalam tubuh OKI begitu kuat, artinya secara kelembagaan dan organisasi baik OKI ataupun Liga Arab apalagi GCC, tidak cukup punya kartu truf untuk menengahi konflik tersebut.

MINA: Lalu apa harapan Anda pada Indonesia?

Pengamat: Indonesia bisa memaksimalkan politik luar negerinya dengan tampil lebih berani dan confident di saat negara-negara di dunia Islam dibanjiri banyak masalah. Seperti Arab spring di Timur Tengah, dan stabilitas politik di Turki.

Indonesia cukup memiliki ketahanan stabilitas politik yang lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi ketimbang cara-cara anarkis yang menjurus kepada disintegritas. Karena itu saya mendorong Kementrian Luar Negeri untuk bisa memainkan politik luar negeri yang lebih aktif dan konstruktif yang menjadi amanah undang undang dasar kita.

Mudah-mudahan Indonesia bisa dapat mengambil pelajaran bahwa kebersamaan dan persaudaraan adalah saudara kandung kekuatan Nasional.(L/R10/RS2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)