Israel Keluarkan Perintah Pembongkaran Masjid di Hebron

Hebron, MINA – Otoritas pendudukan Israel hari Rabu (29/3) ini memposting perintah pembongkaran  sebuah masjid di daerah selatan Hebron Hills.

Menurut  MEMO, Rateb Jabour, perwakilan dari Komite Perlawanan Tembok dan Pemukiman di Masafer Yatta, warga Palestina yang tinggal di lingkungan Khashm Al-Daraj diharuskan menghancurkan masjid.

Warga  memiliki waktu dua pekan untuk menolak perintah terakait pembongkaran masjid tersebut. Menurutnya, masjid tersebut juga melayani beberapa komunitas di Masafer Yatta dan Perbukitan Hebron Selatan.

Perintah pembongkaran datang di tengah kekhawatiran pemerintah sayap kanan baru Israel dipimpin Benjamin Netanyahu, yang mencakup tokoh rasis yang dikenal karena permusuhan mereka terhadap warga Palestina, dapat mendorong lebih banyak penghancuran rumah dan infrastruktur Palestina di Tepi Barat yang diduduki, terutama di Masafer Yatta.

Pada 4 Mei tahun lalu, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan, tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pengusiran warga Palestina dari Masafer Yatta untuk membuka area pelatihan militer.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) kemudian mengatakan jika keputusan tersebut secara efektif menempatkan penduduk pada risiko pengusiran paksa, pemindahan sewenang-wenang dan pemindahan paksa.

Menurut (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affair) UNOCHA, pada 1980-an otoritas pendudukan Israel menetapkan sebagian Masafer Yatta sebagai “Firing Zone 918” dan menyatakannya sebagai zona militer tertutup.

Sejak deklarasi ini, penduduk asli Palestina memang menghadapi risiko pengusiran paksa, penghancuran, dan pemindahan paksa. Dua desa, Khirbet Sarura dan Kharoubeh, sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar.

“Sekitar 20 persen dari Tepi Barat telah ditetapkan sebagai ‘Zona Penembakan’, mempengaruhi lebih dari 5.000 warga Palestina dari 38 komunitas,” jelas UNOCHA lebih lanjut

“Saat ini, Masafer Yatta menampung 215 rumah tangga Palestina dari sekitar 1.150 orang, 569 di antaranya adalah anak-anak,” kata perwakilan mereka.

Dalam upaya untuk memaksa warga Palestina keluar dari daerah itu, otoritas pendudukan telah mencabut akses penduduk ke fasilitas dasar, termasuk drainase, dan menolak izin untuk membangun rumah baru untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. (T/ara/P1)

Mi’raj news Agency (MINA)