Kelompok HAM akan Putar Dokumenter BBC tentang Modi di Washington Jelang Kunjungan

Washongton, MINA – Dua kelompok hak asasi manusia telah mengundang pembuat kebijakan, jurnalis dan analis untuk pemutaran film dokumenter BBC di Washington tentang Narendra Modi, yang mempertanyakan kepemimpinan perdana menteri India itu selama kerusuhan Gujarat 2002.

Rencana itu menjelang kunjungan kenegaraan Modi ke Gedung Putih. The New Arab melaporkan.

Human Rights Watch dan Amnesty International telah menjadwalkan pemutaran pribadi pada 20 Juni, dua hari sebelum kunjungan kenegaraan resmi Modi.

Saat mengumumkan pemutaran pada hari Senin (12/6), Human Rights Watch mengatakan ingin menjadi pengingat bahwa film dokumenter tersebut telah dilarang di India.

Film dokumenter berfokus pada kepemimpinan Modi sebagai menteri utama negara bagian barat Gujarat selama kerusuhan tahun 2002 yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Aktivis menyebutkan jumlah korban lebih dua kali lipat.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa dia tidak berbuat cukup untuk menghentikan kerusuhan, dan penyelidikan yang diperintahkan Mahkamah Agung tidak menemukan bukti untuk menuntutnya.

Pemerintah India telah bereaksi dengan marah terhadap film dokumenter tersebut, yang dirilis pada bulan Januari lalu. New Delhi menyebutnya sebagai “bagian propaganda” yang bias dan memblokir pembagian klip apa pun darinya di media sosial.

Gedung Putih bulan lalu membela kunjungan kenegaraan yang direncanakan Modi ketika ditanya tentang masalah hak asasi manusia di India.

Sekretaris pers Karine Jean-Pierre mengatakan Biden percaya “ini adalah hubungan penting yang perlu kita lanjutkan dan bangun karena berkaitan dengan hak asasi manusia”.

Kelompok advokasi telah menyuarakan keprihatinannya atas apa yang mereka lihat sebagai situasi hak asasi manusia yang memburuk di India dalam beberapa tahun terakhir di bawah Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata pimpinan Modi, terutama dalam hal perlakuan terhadap minoritas, pembangkang dan jurnalis.

Pemerintah Indah membantah tuduhan itu dan mengatakan, mereka bekerja untuk mengangkat semua kelompok. (T/RI-1/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)