Ketua DPR : Penghentian Kerjasama dengan Militer Australia Sudah Tepat

Jakarta, 6 Rabi’ul Akhir 1438/5 Januari 2017 (MINA) – Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan militer Australia (ADF) sudah tepat, terkait pelecehan simbol negara RI dan kurikulum yang termuat dalam materi pelajaran ADF.

“Sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik bebas-aktif serta memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif serta bekerja sama dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai, keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara kerjasama militer, sudah tepat,” kata Novanto, demikian Parlementaria memberitakannya, Kamis (5/01).

Setnov, sapaan akrabnya, menegaskan, simbol-simbol negara adalah penting untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Sehingga, Indonesia juga harus menunjukkan bahwa sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia.

Meski demikian, kata Setnov, dirinya juga mengapreasiasi langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang telah mengambil sikap tegas terkait insiden ini.

Menteri Pertahanan Australia Marise Paybe bahkan mengaku telah melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengusik tersebut dan dikabarkan telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud.

“Bagaimanapun, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerjasama yang lebih besar. Kerjasama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang. Pihak Australia pun telah menyesali kejadian tersebut,” kata dia.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerjasama militer dengan militer Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalau benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Kharis.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” tegas Kharis.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sebelumnya, ramai diberitakan di berbagai media nasional, penemuan materi pelatihan militer Australia oleh pasukan khusus Indonesia atau Kopassus itu saat melakukan latihan bersama beberapa waktu lalu.

Selain tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Timor Timur, beberapa materi lainnya, termasuk tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal. Selain itu, materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk.

Selain itu, terdapat materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh militer Australia, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat “lima prinsip gila”. (T/R06/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)