KUAI Kedubes Pakistan: Hubungan Indonesia-Pakistan Semakin Erat

Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar (KUAI Kedubes) Pakistan untuk Indonesia, H.E. Sajjad Haider Khan (kanan tengah), saat wawancara eksklusif dengan tim wartawan Kantor Berita MINA di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Kamis (13/8/2020).(Foto: Abdullah/MINA)

Hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan semakin erat. Kerja sama di berbagai bidang, seperti pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, maritim, serta ekonomi dan perdagangan, semakin ditingkatkan.

Pernyataan tersebut dikemukakan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar (KUAI Kedubes) Pakistan untuk Indonesia, H.E. Sajjad Haider Khan, saat wawancara eksklusif dengan tim wartawan Kantor Berita MINA di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

H.E. Sajjad Haider Khan menerima Tim wartawan Kantor Berita MINA yang diantar oleh Imaamul Muslimin Yakhsyallah Mansur, terdiri dari Pemimpin Umum MINA Arief Rahman, Redaktur Senior Widi Kusnadi, Kepala Peliputan Rana Setiawan, Kepala Redaksi Arab Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Inggris Sajadi, wartawan desk  internasional Sri Astuti, dan fotografer Abdullah.

Dalam kesempatan tersebut, Imaamul Muslimin Yakhsyallah Mansur menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Pakistan yang jatuh pada 14 Agustus.

“Kami berharap, dengan kemerdekaan yang merupakan rahmat dari Allah Subahanu wa ta’ala itu dapat membuat rakyat Pakistan semakin sejahtera dan mempu mensyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Imaam Yakhsyallah kepada KUAI Kedubes Pakistan Sajjad Haider Khan.

Begitupun KUAI Kedubes Pakistan Sajjad Haider Khan menyampaikan ucapan selamat dan pesan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.

Berikut kutipan wawancara selengkapnya:

Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, H.E. Sajjad Haider Khan.(Foto: Abdullah/MINA)

MINA: Indonesia dan Pakistan memiliki sejarah panjang persahabatan dan kerja sama.  Apakah yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kerjasama di masa depan, dan apa prioritas Anda di bidang ekonomi dan perdagangan?

Sajjad: Sebelumnya atas nama rakyat dan pemerintah Pakistan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang terhangat dan rasa persaudaraan kepada pemerintah serta rakyat Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.

Pakistan sangat bangga dengan fakta bahwa sekitar 600 tentara Muslim dari Pakistan mengambil bagian dalam perjuangan meraih kemerdekaan bersama saudara-saudara Indonesia pada tahun 1945. Sementara sekitar 500 dari tentara ini menyerahkan nyawa mereka dan dimakamkan di tanah Indonesia, beberapa keluarga tetap tinggal di berbagai daerah di Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia yang membanggakan.

Kedua negara menikmati hubungan yang mengakar, bersahabat dan persaudaraan berdasarkan sejarah bersama, budaya dan kesamaan agama serta aspirasi untuk perdamaian dan stabilitas global.

Kedua negara juga telah menandatangani lebih dari tiga lusin Perjanjian dan MOU termasuk mekanisme kerja sama di bawah Forum Konsultasi Bilateral, Dialog Perencanaan Kebijakan, JWG tentang Terorisme, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan Perjanjian Perdagangan Preferensial yang memberikan dasar yang diperlukan untuk memperluas hubungan bilateral.

Tahun lalu, kedua belah pihak juga telah menyepakati Kerangka Dialog Keamanan yang mencakup berbagai bidang. Dialog Keamanan Pertama kemungkinan akan diadakan pada akhir tahun ini.

Pakistan sendiri saat ini tengah mempromosikan perdagangan, investasi dan pariwisata. Kami sangat gembira melihat bahwa perdagangan bilateral, kontak orang ke orang dan interaksi antar pemerintah kedua negara berkembang secara progresif.

Selain perdagangan barang, kami merasa bahwa sektor jasa khususnya Pariwisata, dan Teknologi Informasi (TIK) dan kolaborasi pendidikan sangat penting dengan potensi besar untuk kerjasama lebih lanjut. Kedua negara berupaya mendekatkan komunitas ilmiah, pendidikan tinggi, serta ulama untuk memperluas hubungan.

Angka perdagangan bilateral menyentuh level tertinggi USD 3 miliar pada 2018. Pakistan termasuk salah satu tujuan utama Minyak Sawit Mentah Indonesia. Karena sejumlah masalah termasuk Covid-19, perdagangan kita telah mengalami beberapa penurunan di masa lalu, yang harus kita perbaiki di tahun-tahun mendatang melalui upaya berkelanjutan di bidang diplomasi ekonomi.

Saya yakin bahwa hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara kita akan semakin diperkuat di tahun-tahun mendatang.

Meski terdapat beberapa perbedaan antara kedua negara, tetapi Indonesia dan Pakistan sudah memiliki hubungan yang terjalin sejak lama.

Indonesia dan Pakistan merupakan dua wilayah berbeda dan di bawah kekuatan penjajahan yang berbeda pula. Kami dijajah oleh Inggris, Anda (Indonesia) dijajah oleh Belanda yang berbicara dalam dua bahasa berbeda. Pakistan secara historis memiliki hubungan yang lebih erat dengan negara-negara persemakmuran. Tapi dengan Indonesia sendiri, hubungan sejarah kedua negara juga telah terjalin sejak lama.

Kami menekankan, perdagangan merupakan salah satu bidang penting baik bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Pakistan. Hal Itu terus bergerak maju dan berkembang. Saat ini kami menerima selain minyak sawit senilai hampir USD 2 miliar setiap tahun, demikian juga batu bara Anda yang juga dikirim ke Pakistan serta berbagai sayur-sayuran dan rempah-rempah dan banyak hal lainnya.

Saat ini Pakistan tengah mengembangkan sektor pariwisatanya. Kami berharap ke depan akan banyak orang Indonesia yang mengunjungi Pakistan.

Sektor pariwisata adalah satu area di mana kami ingin memperluas kerja sama. Mungkin belum banyak mengetahui bahwa Pakistan memiliki area yang indah. Kita merupakan salah satu negara terbesar dengan mayoritas penduduknya Muslim. Jadi orang-orang Indonesia akan benar-benar merasa seperti di rumah sendiri ketika mengunjungi Pakistan, dengan pemandangan, masyarakat dan budaya yang berbeda.

Semua bidang terbuka untuk dilakukan peningkatan kerja sama.

MINA: Indonesia selalu mendukung Pakistan dalam masalah Kashmir. Apa harapan negara Anda terhadap Indonesia lebih jauh lagi?

Sajjad: Kami sangat mengapresiasi Indonesia yang terus aktif terutama selama presidensi di Dewan Keamanan (DK) PBB bulan ini. Menteri Luar Negeri kami telah membicarakan melalui telepon isu tentang Kashmir dengan Menlu RI beberapa lalu.

Indonesia mempunyai sebuah kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa Pakistan dan India teman dekat Indonesia. Kemudian mengatakan permasalahan kedua negara harus diselesaikan dengan dialog damai.

Ok, ini adalah sebuah kebijakan luar negeri Indonesia yang harus kita hormati. Namun kami ingin Indonesia sejalan dengan kebijakan konstitusi yang melindungi minoritas dan hak mereka.

Namun pemerintah India tidak melindungi minoritas mereka, khususnya Muslim di Kashmir. Bahkan, mereka menganggap Hindu adalah agama satu-satunya di India dan pengikut agama lain tidak mempunyai hak yang sama.

MINA: Jika terjadi referendum, keuntungan apa yang akan didapatkan warga Kashmir?

Sajjad: Saya dan rekan saya ini merupakan warga Kashmir bagian Pakistan. Kita mendapatkan kebebasan, perlindungan dan akses penuh fasilitas pemerintahan, meskipun kita tinggal di area yang masih diperdebatkan.

Selain itu, Alhamdulillah kita beragama Islam tinggal di negeri Muslim. Kita punya kebebasan berekspresi dan mempraktikan ajaran agama kami.

Tapi berbeda dengan Muslim yang tinggal di India. Mereka sulit untuk melakukan itu. Contohnya, Sapi dianggap binatang suci bagi pengikut Hindu di India.

Jadi jika ada seorang Muslim padahal ia hanya menuntun sapi, bisa dituduh ingin menyembelih dan memakan daging hewan tersebut. Muslim tersebut akan disiksa dengan lemparan batu serta pukulan tongkat. Hal tersebut banyak ditemukan di video-video media sosial yang beredar.

Terdapat juga sebuah organisasi Hindu Fundamentalis di bawah partai yang saat ini berkuasa dengan mengatakan, pengikut Hindu merupakan satu-satunya penduduk asli wilayah tersebut dan menganggap agama lain seperti Islam tidak punya hak yang sama.

Sementara itu, warga di bagian Kashmir yang di bawah pedudukan India hingga saat ini juga masih mengalami penderitaan akibat kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan.

Terlebih lagi, pada 5 Agustus 2019, India mencabut Pasal 370 yang memberikan status khusus atas Kashmir yang berada di Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Pencabutan itu menghapus keistimewaan wilayah tersebut untuk memiliki hukum sendiri dan mengizinkan warga luar negara bagian itu membeli properti dan menetap di sana.

Saluran telepon, internet dan jaringan televisi di Kashmir telah diblokir sejak kebijakan kontroversial India diumumkan. Selain itu, New Delhi juga menerapkan pembatasan pergerakan dan pertemuan.

Ada minoritas nonMuslim di suatu wilayah yang mendapatkan bantuan kuat dari masyarakat internasional, bahkan sampai bisa melakukan referendum seperti di Timor Leste.

Lalu kenapa warga Kashmir yang mayoritas Muslim hingga menderita lebih dari 73 tahun akibat pendudukan belum bisa melakukan referendum. Sayang sekali banyak negara-negara Muslim lain masih ragu tentang permasalahan ini.

MINA: Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk membantu Rakyat Kashmir?

Sajjad: Terdapat lebih dari ratusan ribu rakyat Kashmir yang saat ini menderita akibat pendudukan. Mengapa tidak banyak negara secara nyata membantu mereka.

Sejauh ini Pakistan sudah melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk membantu rakyat Kashmir. Kami terus memobilisasi dukungan internasional, setidaknya dalam setahun terakhir Dewan Keamanan PBB telah melakukan sidang selama tiga kali membahas isu Kashmir.

Kita tahu bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah bukan dengan perang, tapi dengan dialog untuk menemukan solusi damai terhadap masalah tersebut.

MINA: Ada beberapa Organisasi Islam seperti OKI dan Liga Arab. Apakah peran penting organisasi tersebut dalam menyelesaikan kasus Kashmir?

Sajjad: Saya sampaikan bahwa dari sejak awal, Pakistan mendukung selalu apa yang menjadi fokus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kita terus bekerja sama dengan negara-negara Muslim anggota OKI seperti Malaysia, Indonesia dan Turki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Muslim di dunia ini.

Kita dukung penyelesaian konflik di Palestina, Uighur bahkan memerangi Islamofobia di dunia barat.

Sementara mengenai isu Kashmir, OKI telah mempunyai sebuah group kontak yang beranggotakan lima Menteri Luar Negeri. Mereka secara aktif mendukung dan menyuarakan tentang isu Kashmir di setiap kesempatan.

Isu tentang Kashmir adalah masalah yang sangat penting dan negara Muslim terutama negara besar harus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah ini.(W/R1/P2-RA-1-RE-1-R7/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)