New York, MINA — Presiden Kyrgyzstan Sadyr Japarov mengusulkan mekanisme baru untuk memastikan keputusan dan resolusi PBB dilaksanakan negara-negara anggota. Usulan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Selasa (22/9).
Japarov mengatakan, kegagalan menjalankan keputusan PBB secara sistematis dapat melemahkan kepercayaan terhadap multilateralisme dan menimbulkan anggapan bahwa hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat.
Karena itu, ia mendorong agar keputusan PBB dipandang sebagai kewajiban internasional, bukan sekadar rekomendasi politik. Al-Jazeera melaporkan.
Salah satu usulannya ialah membentuk registri publik permanen (catatan atau basis data resmi yang dapat diakses publik dan disimpan secara terus-menerus) di bawah Majelis Umum PBB untuk mencatat dan memverifikasi tingkat pelaksanaan resolusi serta kewajiban negara anggota.
Baca Juga: Türkiye dan Pakistan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Saudi
Registri tersebut juga diusulkan memuat laporan berkala negara, analisis berdasarkan sektor dan kawasan, serta dapat dikelola Sekretariat PBB dengan bantuan pakar independen.
Japarov juga mengusulkan mekanisme respons bertahap terhadap negara yang secara sistematis tidak melaksanakan keputusan PBB. Tahapannya mencakup pemberitahuan resmi dan konsultasi, pengiriman misi pemantauan, pembahasan di Majelis Umum, hingga penggunaan prosedur yang tersedia berdasarkan Piagam PBB.
Selain itu, Japarov menyerukan agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara sukarela menahan diri menggunakan hak veto ketika membahas kasus ketidakpatuhan sistematis terhadap keputusan PBB.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum internasional dan kepercayaan terhadap organisasi dunia.
Baca Juga: Berakhirnya Misi Militer AS, Irak Hadapi Tekanan Fragmentasi Internal
Japarov mengatakan Kyrgyzstan siap memprakarsai pembahasan antarpemerintah mengenai mekanisme tersebut. Ia menyebut negaranya akan membawa usulan itu secara resmi ke pembahasan komite terkait mulai 1 Januari 2027, ketika Kyrgyzstan menjalankan masa keanggotaan Dewan Keamanan PBB. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pakta Pertahanan Mekah Siap Kerahkan Pasukan Hadapi Houthi
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport