LARANGAN PUASA BAGI MUSLIM DI CINA

Oleh: Rudi Hendrik, jurnalis Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Urumqi adalah ibukota Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina. Kota ini berpenduduk hampir 3 juta jiwa. Blok menara yang tinggi di atas jalan-jalan seperti banyak kota-kota Cina lainnya. Pegunungan Tian Shan sering tertutup salju, memberikan latar belakang yang alami ke selatan.

Selama dua pekan terakhir, penduduk Muslim di wilayah ini telah menjadi fokus perhatian dunia internasional. Identitas mereka diteriakkan dari jalan-jalan oleh para demonstran di negara-negara yang jauh. Kondisi Muslim di Xinjiang telah menciptakan riak di Azerbaijan, Den Haag, New York dan kota-kota dunia lainnya, termasuk di Jakarta, Indonesia.

Dalam pernyataan yang dirilis 30 Juni, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan “keprihatinan yang mendalam” kepada Pemerintah Cina tentang laporan bahwa Beijing telah memberlakukan larangan puasa pada penduduk Muslim Uighur selama bulan suci Ramadhan.

Ketika pernyataan itu diikuti oleh protes anti-Cina, Pemerintah Beijing menyatakan ketidaknyamanannya. Kementerian Luar Negeri Cina menggarisbawahi bahwa Beijing tidak mendiskriminasikan penduduk Muslim sebagaimana banyak dituduhkan.

“Uighur adalah salah satu dari 56 etnis minoritas di Cina. Lebih dari 10 juta Uighur Turki yang hidup bahagia dan damai,” kata juru bicara Hua Chunying kepada wartawan.

Hua mengatakan, Pemerintah Beijing benar-benar tidak ada masalah dengan Uighur Turki. Dan dia mengatakan, media asing telah keliru.

Dalam sepekan terakhir, dua koresponden Anadolu Agency telah mengunjungi wilayah Xinjiang yang telah terselubung dalam “jubah keamanan” sejak pemerintah pusat Cina meluncurkan kampanye “anti-terorisme” yang berfokus pada Xinjiang pada 23 Mei tahun lalu.

Kampanye anti-terorisme diluncurkan setelah terjadi serangan di Urumqi yang menewaskan 39 orang dan lebih 90 lainnya luka-luka di pasar.

Di tahun ini, Radio Free Asia dua pekan lalu melaporkan, sekelompok etnis Uighur telah menyerang sebuah pos polisi dengan pisau dan bom di distrik Tahtakoruk Kasghar, menewaskan lebih dari 19 orang.

Cina menggambarkan tindakan seperti itu adalah “terorisme” dan telah menuntut dilakukannya langkah-langkah keamanan.

Pasukan keamanan tetap berjaga di banyak persimpangan dengan senjata otomatis, membuat  orang-orang di jalanan berlarian di sekitar, tampak khawatir, muncul rasa cemas. Begitu ketatnya keamanan membuat sangat sulit untuk mengambil foto dan video yang sudah menjadi budaya masyarakat.

Pembatasan yang begitu ketat diberlakukan kepada penumpang laki-laki, bahkan tidak diperbolehkan untuk duduk di depan bersama sopir taksi selama perjalanan.

Dalam keadaan seperti ini waga setempat lebih suka tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

Ketika ditanyakan “apakah Anda diperbolehkan berpuasa?”, banyak penduduk Muslim lokal tidak ingin mengomentari masalah itu.

Melihat sekeliling kota, tidak ada spanduk atau poster publik yang menyatakan “larangan berpuasa”. Sebaliknya, mereka yang merespon pertanyaan mengatakan, mereka bisa puasa, meskipun menjawab secara singkat, menjawab dengan ketus.

Bagaimana pun, poster tentang Islam memang ada, yang mengiklankan jasa upacara pernikahan agama, perceraian, berdoa, berpuasa, atau menawarkan panduan tentang cara membaca Al-Quran bagi pelajar.

Ada spanduk yang juga mengatakan, dianggap kejahatan bagi yang menyebarkan “ideologi ekstrim-agama” dengan menggunakan istilah-istilah seperti “haram” (dilarang) dan “halal” (diperbolehkan).

Di Masjid Kuruk Bridge di pusat Urumqi, Muslim terlihat dapat shalat di tengah hari, anak-anak dan orang tua mereka dengan senang hati membaca kitab suci Al-Quran.

Banyak dari mereka yang berjenggot, seolah membantah laporan pihak  internasional yang menuding Cina telah membatasi pria Muslim memiliki jenggot panjang.

Di kota oasis Kashgar, dekat perbatasan dengan Tajikistan dan Kirgistan, di mana penduduk Uighur mendominasi, keamanan bahkan lebih jelas terlihat.

Ada pos pemeriksaan polisi di jalan utama dan jembatan. Sekitar sepuluh polisi berjaga di setiap jalan utama dan orang-orang bergegas berlalu untuk menghindari terpergok mengambil foto di sekitar Masjid Id Kah, masjid terbesar di Cina.

Masjid ini dibangun oleh Saqsiz Mirza pada 1442, dapat menampung hingga 20.000 jamaah.

Pada tanggal 30 Juli 2014, imam Jume Tahir ditikam sampai mati tak lama setelah  shalat Subuh berjamaah di masjid itu.

Imam 74 tahun itu menjabat dalam Asosiasi Islam Xinjiang yang dikelola negara dan dia dianggap sebagai tokoh pemecah belah, khususnya di kalangan 10 juta Muslim Uighur. Pernyataannya sering dikutip oleh media pemerintah. Dia dianggap pendukung pemerintah yang dapat diandalkan untuk membatasi praktik keagamaan yang dianggap melanggar hukum.

Ketika ditanya tentang pembatasan tersebut, warga Kashgar lebih responsif daripada Muslim yang ada di Urumqi.

Mereka mengungkapkan bahwa ada larangan berpuasa, tetapi hanya terhadap Muslim yang bekerja di lembaga-lembaga negara.

Sejak tahun 1949, lembaga negara Cina telah diatur oleh Partai Komunis Cina (CPP), yang dalam teori adalah sebuah lembaga atheis yang melarang hampir 90 juta anggotanya memiliki keyakinan agama.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), partai komunis itu selalu menuntut pengusiran anggota partai yang beragama atau menjadi anggota organisasi keagamaan.

“Meskipun konstitusi Cina secara eksplisit memungkinkan kebebasan beragama, bergabung di semua organisasi keagamaan, tapi kelompok negara memberi sanksi di lapangan dan melarang. Orang beragama masih menghadapi penganiayaan dan penindasan,” kata CFR.

Pada hari Senin, 6 Juli 2015, Departemen Luar Negeri Cina berusaha menggarisbawahi bahwa Beijing tidak mendiskriminasi penduduk Muslim sebagaimana yang diklaim oleh pengunjuk rasa di berbagai negara di dunia termasuk di negara-negara Muslim.

Sementara itu, Direktur Human Rights Watch Cina Sophie Richardson mengatakan, ketika keyakinan agama di Cina dilindungi oleh konstitusi, ada langkah-langkah yang “tidak menjamin hak untuk menjalankan agama atau beribadah”.

Dia menambahkan, praktik keagamaan dibatasi pada “kegiatan keagamaan yang normal”. Meskipun “normal”, tetapi yang terdefinisi dan memberi kesan secara luas adalah pembatasan sebagai “larangan”.

Pada pertengahan Juni, secara luas dilaporkan bahwa Pemerintah Cina telah melarang puasa di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang bagi anggota partai, PNS, siswa dan guru.

Juga dilaporkan telah membatasi Muslim memiliki jenggot panjang, mengawasi ketat kegiatan pendidikan agama, serta mengawasi pintu masuk dan keluar masjid.

Muslim Uighur telah menuduh Pemerintah Cina melakukan kebijakan represif yang membatasi kegiatan keagamaan, perniagaan dan budaya mereka. (T/P001/P2)

Sumber: Hasil reportase dua koresponden Anadolu Agency selama sepekan di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)