Menkeu dan Menaker Tinjau Diklat Vokasi di Singapura

(Foto: Infopublik)

Singapura, MINA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengunjungi Institute of Technical Education (ITE) Singapore guna meninjau langsung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dijalankan Singapura.

“Kita berdua berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi,” ungkap Hanif saat melakukan peninjauan workshop ITE di Singapura, Jumat (15/9). Demikian Infopublik yang dikutip MINA.

Dalam kunjungannya, Menaker dan Menkeu melakukan peninjauan ke pusat pelatihan maritim, workshop aerospace bidang penerbangan serta mengunjungi workshop teknik dan manufaktur yang berada di kampus ITE Singapura.

Hanif mengatakan, pelatihan vokasi di Indonesia terus ditingkatkan kualitasnya menuju ke arah yang ideal melalui program kerja yang massif, fokus, dan terarah.

“Pengembangan pelatihan vokasi dilakukan dengan melibatkan pelaku industri dalam menyusun konsep kurikulum dan instruktur. Upaya ini dimaksudkan agar apa yang diajarkan pada pelatihan vokasi ‘nyambung’ dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Hanif.

Mengenai perbaikan fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung pelatihan vokasi, menurut Hanif terus dilakukan. Kemnaker juga berharap adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengembangan pelatihan vokasi menjadi lebih baik.

“Kemnaker berkomitmen memperbaiki pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia serta mempercepat pengurangan pengangguran,” ujar Hanif.

Mengenai pelaksanaan pelatihan vokasi, lanjut Hanif, dilakukan oleh BLK, LPK Swasta, Training Center Industri, serta Lembaga pelatihan Kementerian atau Lembaga. Namun, untuk menjamin pelaksanaan pelatihan vokasional yang efektif membutuhkan peran serta aktif pemerintah, dunia usaha swasta akademisi, dan masyarakat.

“Setiap tahun kita dihadapkan pada 2 juta angkatan kerja baru tiap tahunnya. Ini merupakan tantangan karena mereka yang angkatan kerja baru ini tidak bisa langsung masuk pasar kerja,” papar Hanif.

Apalagi dari total 130 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 60 persen di antaranya merupakan tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP. Dikatakannya, selama ini akses dan mutu pelatihan vokasional masih menjadi persoalan dan angkatan kerja kita yang didominasi pendidikan rendah lulusan SD-SMP.

“Oleh karena itu, perbaikan dan penyelarasan pelatihan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri serta menjamin adanya relevansi hasil lulusan dengan kebutuhan industri. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah,” tutup Hanif. (R/R09/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)