MUI Imbau Pemda dan Negara Atur Legislasi Sesuai Konvensi PBB

Jakarta, 12 Oktober 2016/11 Muharram 1438 (MINA) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Amany Lubis menghimbau Pemerintah Daerah (Pemda) dan negara untuk mengatur legislasi sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) yang pernah ada.

Menurutnya, negara yang menandatangani konvensi tersebut harus setuju terhadap semua pasalnya.

“Perluasan makna kesetaraan gender mencakup LGBTI. Hal ini tersurat pada laporan Sekretaris Jenderal PBB yang menjadikan unsur masyarakat sebagai orang normal yang tidak bermasalah sosial,” kata Amany dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Draft Agenda Baru Perkotaan atau Habitat 3″ di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (12/10).

Pembelokan makna orang rentan menjadi menyangkut LGBTI. Aksi kekerasan di ranah domestik menjadi urusan publik dan dunia internasional, sehingga ada campur tangan dunia terhadap urusan keluarga.

Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman

“Alokasi dana pembangunan dan urbanisasi untuk kepentingan LGBTI atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ada kriminalisasi LGBTI atau penyimpangan sosial lainnya,” ujar Amany.

Pelemahan institusi perkawinan melalui perubahan persepsi tentang nikah dini, perwalian nikah, pengasuhan anak, nafkah suami, nikah sesama jenis, persamaan hak LGBTI sebagai orang normal.

Terdapat tambahan ungkapan di dalam pasal-pasal dengan mencantumkan penghormatan terhadap budaya, tradisi, dan legislasi lokal dan nasional. Namun dinafikan oleh tidak adanya catatan keberatan dari negara anggota.

Banyak pasal mencantumkan alokasi dana bantuan global untuk mendukung pelaksanaan konsep kependudukan, kesehatan reproduksi, dan kehidupan perkotaan internasional.

Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan

Untuk itu, negara harus melaksanakan dan melaporkan kegiatannya agar mencapai target yang diharapkan PBB. Proyek yang dilaksanakan antara lain advokasi terhadap LGBTI, KB, gender mainstreaming, pernikahan sejenis.

Acara dibuka oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan juga dihadir oleh Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Lana Winayanti dan Ormas Islam. (L/P002/P2).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)                        

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut ada Tiga Negara Minta Transfer Napi

Baca Juga: ICMI Punya Ruang Bentuk Kader-kader Indonesia Emas 2045