Srinagar, MINA – Kepala Menteri Jammu dan Kashmir (J&K), Omar Abdullah, pada Sabtu (10/1) mengatakan wilayah tersebut memang mengalami perubahan, tetapi tidak ada perbaikan nyata di lapangan setelah pencabutan Pasal 370.
Ia mengatakan bahwa situasi tersebut bertentangan dengan klaim yang dibuat pada saat keputusan pemerintah pusat India diambil.
Berbicara kepada media dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh LSM Phulkari Women of Amritsar, Abdullah menyatakan bahwa Jammu dan Kashmir belum mengalami penurunan kekerasan, pengangguran belum menurun, dan terorisme tetap tidak terkendali. Ini adalah kunjungan pertamanya ke kota suci tersebut.
“Perubahan pasti terjadi, tapi pertanyaannya apakah sudah mengarah pada perbaikan?” ujarnya.
Baca Juga: 109 Tahun Balfour, Parlemen Arab Tegaskan Hak Palestina Tak Bisa Dihapus oleh Waktu
Merujuk pada serangan teror di Pahalgam dan ledakan di Delhi, ia mengatakan, semua janji yang dibuat mengenai perdamaian, pembangunan, dan kemajuan telah terbukti palsu.
“Jumlah kunjungan wisatawan memang meningkat secara bertahap, tetapi kali ini kita tidak akan melakukan kesalahan dengan memicu lonjakan jumlah tersebut. Kita tidak ingin wisatawan yang mengunjungi Jammu dan Kashmir menjadi sasaran,” tambahnya.
Abdullah juga mengkritik pemerintah pusat India yang telah mengubah melemahkan skema serta mengalihkan beban keuangan yang lebih besar kepada negara bagian yang sudah terbebani utang.
Menanggapi pertanyaan mengenai Perjanjian Air Indus, dia mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah menyebabkan banyak kerugian bagi wilayah tersebut.
Baca Juga: PM Anwar Ibrahim Waspadai Ancaman Siber Israel
“Sebagian besar wilayah J&K ditempati oleh Bendungan Ranjit Sagar. Namun, kami tidak mendapatkan kompensasi untuk itu. Kami tidak mendapatkan manfaat apa pun dari proyek ini. Pemerintah Pusat harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kami menggunakan air dari sungai-sungai yang merupakan bagian dari perjanjian ini,” katanya.
Ia juga menuduh pemerintah pusat memecah Jammu dan Kashmir menjadi negara bagian terpisah, yang akan membahayakan masa depan wilayah tersebut.
“Ladakh telah menderita kerusakan, dan sekarang Jammu dan Kashmir didorong ke jalan yang sama,” imbuhnya. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Presiden Nigeria Tinubu Masuki Ka’bah dan Shalat di Dalamnya
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport