Organisasi HAM Serukan Myanmar Serahkan Laporan Masalah Perempuan

Rakhine, MINA – Kelompok Hak Asasi Manusia pada Kamis (24/5) menyerukan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan tentang situasi perempuan dan anak perempuan dari negara bagian Rakhine utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Human Rights Watch (HRW) dan Fortify Rights mengingatkan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan yang diminta oleh komite ahli independen PBB yang memantau pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Permintaan CEDAW disampaikan sejak November lalu dan menyerukan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan tentang situasi perempuan dan anak perempuan dari negara bagian Rakhine utara pada 28 Mei. demikian Anadolu Agency melaporkan dikutip MINA.

Skye Wheeler, peneliti darurat hak-hak perempuan di Human Rights Watch mengatakan, CEDAW jarang meminta jenis laporan ini.

“Permintaan langka komite CEDAW bagi Myanmar untuk melaporkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan gadis Rohingya ini di luar prosedur pelaporan normal menunjukkan sifat ekstrim dari kekejaman massal militer,” kata Skye .

“Pemerintah Myanmar harus menghentikan penyangkalan yang tidak tahu malu dan mulai bekerja sama secara terbuka dengan pemantauan dunia internasional,” tambah Skye .

Matthew Smith, Chief Executive Officer Fortify Rights mengatakan, pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekerasan seksual untuk “menakut-nakuti” warga Rohingya.

Smith mengatakan bahwa Myanmar “berulang kali mengabaikan panggilan internasional untuk memberikan informasi dan akses”.

“Permintaan laporan komite CEDAW merupakan langkah penting, tetapi PBB sekarang harus meningkatkan tekanannya pada pemerintah untuk mengakhiri kekejamannya terhadap perempuan dan anak-anak perempuan serta penyangkalan atas pelanggaran yang pernah terjadi,” kata Smith. (T/R03/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)