Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia dinilai terlambat mengambil tindakan dalam upaya memberantas judi online yang telah menjamur dan meresahkan di kalangan masyarakat.
Pandangan itu dinyatakan oleh pakar IT dan Chairman Masyarakat Informasi dan Teknologi (MIT) Foundation, Teuku Farhan kepada MINA pada Ahad (21/4).
“Selama ini 8 tahun terakhir pembiaran. Ini diduga ada pihak yang menikmati komisi dari bandar judi. Mereka juga perlu ditindak, termasuk menindak lembaga keuangan fintech yang memfasilitasi transaksi judi online dan platform online seperti YouTube, Facebook yang selama ini memfasilitasi, mengizinkan iklan judi online,” katanya.
Pakar asal Aceh ini mengatakan, sejak 2016 kalangan tokoh agama di Aceh dan praktisi IT sudah memperingatkan bahaya judi online dan dampaknya, tapi saat itu dipandang sebelah mata.
Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki
“Pemerintah daerah juga jangan lagi menganggap sepele hal seperti ini. Ada solusi yang bisa diterapkan berbasis kearifan lokal dan ada porsi nasional,” katanya.
Di sisi lain, Teuku Farhan mengapresiasi kebijakan pemerintah membentuk satgas terpadu pemberantasan judi online sebagai bentuk perlindungan kepada rakyat kecil dari pengaruh negatif judi online.
“Diharapkan pemberantasan judi online yang transaksinya sangat besar mencapai Rp327 triliun (2023) dapat dilakukan menyeluruh dan bersifat jangka panjang, seperti halnya badan yang menangani narkoba,” katanya. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman
MINA Arabic
MINA PH