PBB Desak Pihak Bertikai di Pakistan Tahan Diri Usai Penangkapan Mantan PM

New York, MINA – PBB pada Rabu (10/5) meminta semua pihak di Pakistan untuk menahan diri dari kekerasan setelah penangkapan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.

“Sekretaris Jenderal menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan. Dia menekankan perlunya menghormati hak untuk berkumpul secara damai,” kata pernyataan Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Anadolu Agency melaporkannya.

“Sekretaris Jenderal mendesak pihak berwenang untuk menghormati proses hukum dan aturan hukum dalam proses yang diajukan terhadap mantan Perdana Menteri Khan,” tambah pernyataan itu.

Setidaknya enam orang tewas dan beberapa lainnya terluka setelah protes pecah di seluruh Pakistan menentang penangkapan Khan pada Selasa.

Khan ditangkap pada Selasa, 9 Mei, sehubungan dengan dugaan korupsi yang melibatkan Al-Qadir University Trust.

Diduga bahwa pemain kriket yang berubah menjadi politisi dan istrinya, Bushra Bibi, menerima miliaran rupee dan sebidang tanah mahal untuk membangun institusi pendidikan dengan imbalan melepaskan sejumlah £190 juta ($239 juta) untuk seorang taipan properti di tahun 2020.

Jumlah tersebut diidentifikasi dan dikembalikan ke negara tersebut oleh National Crime Agency (NCA) Inggris, menyusul penyelesaian dengan taipan real estat Malik Riaz pada 2019.

Biro Akuntabilitas Nasional, badan antikorupsi Pakistan, menuduh bahwa pemerintah PTI Khan membuat kesepakatan dengan Riaz yang menyebabkan kerugian lebih dari $239 juta bagi kas negara, dalam pengaturan quid pro quo dengan pengusaha tersebut.

Khan dan para pemimpin partainya, bagaimanapun, menyangkal tuduhan tersebut. (T/RI-1/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)