PBB : Israel Hancurkan Bangunan-Bangunan Bantuan Lembaga-Lembaga Internasional

Al-Quds, 29 Jumadil Awwal 1437/ 8 Maret 2016 (MINA) – Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, Robert Piper, melaporkan, Israel makin banyak menghancurkan bangunan rumah   atau bangunan lainnya yang dibangun dengan bantuan lembaga-lembaga internasional di wilayah Palestina, termasuk bantuan dari negara-negara Uni Eropa.

“Penghancuran yang mengkhawatirkan,” katanya sembari mengemukakan laporan bahwa sepanjang  tahun 2015 Israel telah meratakan 108 rumah warga Palestina dan bangunan lain yang dibangun dengan bantuan internasional termasuk bantuan negara-negara Eropa. Demikian Naharnet.com yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa 8/3.

“Kemudian hanya dalam 10 minggu pertama  pada 2016, antara 1 Januari dan 2 Maret, total 121 bangunan didanai sebagian atau seluruhnya oleh donor internasional, dihancurkan Israel di wilayah Tepi Barat yang didudukinya, termasuk rumah untuk warga Palestina, satu sekolah, kandang hewan dan gudang.”

“Kami akan memprotes ke pemerintah Israel,” tegas Piper.

Di lain fihak, Israel mengatakan bangunan yang dibongkarnya adalah karena dibangun tanpa izinnya,  namun kelompok-kelompok bantuan menangapinya dengan memaparkan, bahwa mendapatkan izin yang diperlukan adalah hampir mustahil.

COGAT, sebuah instansi pada Kementerian Pertahanan Israel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di wilayah Palestina yang diduduki Israel, menolak untuk mengomentari jumlah  bangunan yang sudah dihancurkannya.

Ia hanya mengatakan bahwa dibutuhkan “langkah-langkah penegakkan hukum terhadap setiap pembangunan ilegal” setelah dikeluarkan perintah pembongkaran.

Moti Yogev, seorang anggota parlemen dari Partai Yahudi sayap kanan yang mewakili daerah pendudukan Israel di Tepi Barat, memberi komentar yang lebih jauh.

Menurutnya, meningkatnya tindakan Israel menghancurkan bangunan bantuan lembaga-lembaga internasional,  kemungkinan untuk menanggapi tindakan Uni Eropa yang mengadakan embargo pada impor barang dari pemukiman Israel di Tepi Barat .

“Saya tidak ragu bahwa sikap tegas pemerintah adalah berkaitan dengan tindakan sepihak yang diambil Eropa,” kata Yogev yang partainya duduk dalam kabinet yang dipimpin PM Netanyahu.

Embargo Uni Eropa itu memicu kecaman  Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada November lalu. Keputusan Uni Eropa itu memaksa anggota negara-negara untuk memasang label produk barang impor dari pemukiman.

Piper menambahkan,  sejumlah faktor mungkin telah berkontribusi terhadap peningkatan penghancuran banunan milik warga Palestina, termasuk keputusan Uni Eropa menadakan ambargo, meningkatnya tekanan dalam negeri karena Pemerintah Israel tengah menghadapi meningkatnya  gelombang perlawanan Palestina dan dorongan baru untuk meningkatkan pemukiman-pemukiman baru di daerah-daerah yang diduduki, walau dinyatakan ilegal oleh hukum internasional. (T/hna/P2 )

Mi’raj Islamic News Agency