Pemerintah Libya di Tripoli Serahkan Kekuasaan kepada Pemerintah Persatuan

Tripoli, 27 Jumadil Akhir 1437/6 April 2016 (MINA) – Pemerintah Libya di Tripoli yang tidak diakui dunia internasional akhirnya menyatakan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan yang didukung oleh PBB.

Langkah yang diumumkan pada Selasa (5/4) itu bertujuan menghindari bentrokan sektarian lebih lanjut.

Sikap pemerintah saingan itu ditetapkan hampir sepekan setelah Perdana Menteri terpilih Fayez Al-Sarraj tiba di Tripoli untuk menegaskan otoritas pemerintah persatuan, demikian Al-Jazeera memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pengumuman itu mengungkapkan, para pejabat Tripoli memutuskan untuk keluar karena mereka berkomitmen untuk melestarikan kepentingan yang lebih tinggi demi negara dan mencegah pertumpahan darah dan perpecahan di negara Afrika Utara itu.

Libya terus berada dalam kekacauan sejak pemberontakan 2011 yang didukung oleh NATO yang menggulingkan dan membunuh penguasa lama Presiden Muammar Gaddafi.

Sebelumnya, negara ini memiliki dua pemerintahan saingan sejak pertengahan 2014, setelah aliansi milisi menyerbu ibukota, mengubah otoritas dan memaksa parlemen yang diakui secara internasional pindah ke Kota Tobruk di timur jauh negara itu.

Perdana Menteri Sarraj sebelumnya adalah seorang pengusaha dari Tripoli. Namun pemerintah persatuannya belum menerima dukungan dari pemerintahan yang ada di kota Tobruk. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)