PM Solomon Soroti Persoalan HAM di Papua, Indonesia Beri Respons

New York, MINA — Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam pidatonya pada Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (24/9).

Ia menyerukan adanya verifikasi independen serta mendorong Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke wilayah Papua.

Wale menyampaikan bahwa persoalan HAM di Papua perlu mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Ia juga meminta adanya akses yang lebih luas bagi mekanisme HAM PBB untuk memperoleh informasi langsung mengenai kondisi di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Ia menilai penyampaian isu Papua oleh pemerintah Kepulauan Solomon tidak menggambarkan persoalan secara utuh dan meminta negara tersebut menghormati kedaulatan serta hukum internasional yang berlaku.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

Sukamta juga menyoroti kekerasan bersenjata yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua. Menurutnya, aksi kekerasan turut berdampak terhadap masyarakat sipil, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan anak-anak, sehingga perlindungan warga harus menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan Papua.

Isu mengenai akses lembaga HAM PBB ke Papua sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah negara Pasifik.

Melanesian Spearhead Group (MSG) mendorong Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua, sementara Pacific Islands Forum (PIF) dalam komunike sebelumnya tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.

Sukamta mengatakan Komisi I DPR RI membuka ruang diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, untuk membahas persoalan Papua secara langsung.

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

Menurutnya, komunikasi antarlembaga diperlukan agar informasi mengenai kondisi masyarakat, pembangunan, penegakan hukum, dan perlindungan HAM di Papua dapat disampaikan secara berimbang. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Forum Zakat Soroti Perlindungan dan Profesionalisme Amil