Jakarta, MINA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu’ti mensikapi keputusan DPR yang mengesahkan UU Pilkada, namun bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
“Kami sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Prof Mu’ti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/8).
Ia menyampaikan, sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang.
DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.
Baca Juga: AWG Gelar Webinar Menulis tentang Baitul Maqdis
DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi.
“Karenanya DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi keputusan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024,” ujarnya.
Langkah DPR tersebut selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024.
“Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan,” imbuh Prif Mu’ti.
Baca Juga: 30 WNI dari Suriah Kembali Dievakuasi ke Indonesia
DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan.
“Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas,” katanya.[
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Banjir di Makasar Rendam Rumah Dinas Gubernur dan Kapolda
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur