Riyad Al-Malki: Rencana AS "Penyerahan Palestina", Bukan Kesepakatan Damai

New York, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad Al-Malki menyebut rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), “Kesepakatan Abad Ini” sebagai penyerahan Palestina bukan rencana perdamaian. Hal itu tidak dapat diterima.

Ia menegaskan, para pejabat Palestina telah menolak peran AS dalam perundingan damai, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan menekankan bahwa semua indikasi itu akan menjadi “syarat untuk menyerah.”

Malki menyampaikan hal tersebut setelah Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt berpidato dalam negosiasi internasional di PBB pekan lalu, seperti dikutip dari Maan News Agency, Ahad (12/5).

Greenblatt mengatakan, mengejutkan dan tidak adil, Indonesia, Kuwait, dan Afrika Selatan mengorganisasi pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB dan mengecam perilaku Israel, ketika Israel tidak diundang untuk berbicara pada sesi tersebut.

Ia menambahkan, sangat menginspirasi untuk melihat Israel merayakan ulang tahun kemerdekaannya ke-71 pada Kamis (9/5), dan menyebutnya “negara kecil yang berani”, tumbuh menjadi negara demokrasi yang berkembang pesat dan beragam secara ekonomi satu-satunya di Timur Tengah.

Greenblatt bahkan menyebut fokus “obsesif” DK pada permukiman Israel sebagai “lelucon”, dan mengatakan, permukiman itu tidak menghalangi Israel dan Palestina dari negosiasi perdamaian.

Utusan itu juga menuduh PBB bias terhadap Israel, memilih kenyamanan dari resolusi 700 kertas yang mengutuk Israel bukannya menghadapi 700 roket yang ditembakkan oleh militan Palestina.

Greenblatt melanjutkan dengan menekankan, DK harusnya fokus untuk memberikan tunjangan keluarga syuhada Palestina yang gugur dan dipenjara, daripada memikirkan agar AS dapat mendukung anggaran Otoritas Palestina (PA).

Menanggapi hal tersebut, Al-Maliki juga mengatakan, pidato Greenblatt jelas bias pro-Israel. Sejalan dengan pernyataan Menlu RI, Ia menunjukkan, permukiman ilegal Israel merupakan “inti” dari “rintangan perdamaian”.

Sebelumnya, Menlu RI, Retno Marsudi, menggambarkan konstruksi permukiman ilegal sebagai “tidak dapat diterima” dan mendesak dewan PBB untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel.

Marsudi juga menekankan, “Tidak ada tindakan bukanlah pilihan”.

Patut dicatat, Otoritas Palestina (PA) telah memboikot pemerintahan AS sejak Desember 2017 ketika Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.

Menyusul ketegangan baru-baru ini dan tindakan administrasi Trump untuk Israel telah mendorong Palestina untuk memutuskan komunikasi dengan AS dan menyatakan tidak layak menjadi mediator selama proses perdamaian Israel-Palestina. (T/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)