Utusan PBB Tegaskan Siap Dukung Upaya Rekonsiliasi Palestina

Al-Quds, MINA – Utusan khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Nickolay, pada Ahad (17/9) memuji pernyataan Hamas untuk membubarkan komite administratif dan menyetujui sebuah pemerintahan koalisi nasional guna memikul tanggung jawab di Jalur Gaza.

Dia juga berkomentar mengenai upaya besar Mesir dalam memberikan harapan, dan dia menuntut untuk memanfaatkan kesempatan menyatukan kembali rakyat Palestina, demikian laporan Al-Ray yang dikutip MINA.

Mladenov juga menegaskan, PBB siap mendukung upaya dalam aspek ini; menambahkan pentingnya menjaga situasi kemanusiaan di Gaza, terutama krisis listrik.

Sebagai tanggapan atas usaha Mesir yang dipimpin oleh Direktorat Intelijen Umum Mesir untuk mencapai rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan, Hamas telah mengumumkan, Ahad (17/9), pembubaran Komite Administratif yang didirikan di Jalur Gaza dan menyetujui penyelengaraan pemilihan umum.

Hamas juga meminta Pemerintah Persatuan Nasional untuk segara hadir ke Jalur Gaza guna menjalankan tugasnya.

Selain itu, Hamas menerima panggilan Mesir untuk melakukan dialog dengan Gerakan Fatah berdasarkan mekanisme dan implementasi Perjanjian Kairo 2011 dan lampirannya, serta pembentukan pemerintah persatuan nasional dalam rangka dialog dengan faksi Palestina yang ditandatangani pada Persetujuan 2011.

Siap Rekonsiliasi

Mahmoud Aloul, seorang pejabat senior Fatah juga menyambut baik posisi Hamas dengan hati-hati. “Jika ini pernyataan Hamas, maka ini adalah tanda positif,” katanya kepada kantor berita internasional. “Kami dalam gerakan Fatah siap melaksanakan rekonsiliasi,” tambahnya.

Sepekan lalu, sebuah delegasi senior dari Hamas yang dipimpin kepala biro politiknya Ismail Hanyiah telah mengadakan pembicaraan serius di Kairo, dalam upaya untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina dan mengakhiri penderitaan kemanusiaan penduduk di Gaza.

Sejumlah upaya sejak 2011 untuk mendamaikan kedua gerakan tersebut dan membentuk pemerintah persatuan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat sejauh ini gagal. Hamas dan Fatah setuju pada 2014 untuk membentuk sebuah pemerintah rekonsiliasi nasional namun gagal beroperasi secara nyata. (T/R01/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)