Warga Palestina Desak Dewan Nasional Dipilih Lewat Pemilu

Yerusalem, MINA — Lebih dari 1.000 warga Palestina telah menandatangani petisi yang menyerukan agar Dewan Nasional Palestina (PNC) dipilih melalui pemilu, bukan dibentuk melalui mekanisme penunjukan.

Petisi tersebut menempatkan partisipasi warga Palestina di diaspora, termasuk mereka yang tinggal di Inggris, sebagai bagian penting dalam upaya memperbarui legitimasi dan keterwakilan nasional Palestina.

Mengutip Palinfo pada Jumat (25/9), petisi diluncurkan Otoritas Nasional Palestina untuk Aksi Populer pada Agustus 2026 dengan slogan, “Tidak ada legitimasi melalui penunjukan dan tidak ada keterwakilan tanpa pemilu.”

Para penandatangan menyerukan pemilu yang bebas, adil dan inklusif agar rakyat Palestina dapat memilih perwakilan mereka.

Mereka juga menolak pengecualian, campur tangan dalam proses pemilu maupun upaya mengabaikan hasil pemungutan suara.

Petisi tersebut menyatakan rakyat Palestina merupakan sumber legitimasi nasional dan legitimasi itu harus diperbarui melalui pemilihan wakil serta pemimpin mereka.

Setiap warga Palestina, menurut petisi tersebut, harus memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri tanpa diskriminasi maupun persyaratan politik yang membatasi pilihan mereka.

Petisi juga menuntut adanya kesempatan yang setara bagi kandidat dan kelompok politik, perlindungan terhadap kecurangan serta campur tangan, dan penghormatan terhadap hasil pemilu.

Para penandatangan menolak penundaan pemilu atau penggunaan mekanisme penunjukan sebagai penggantinya, baik berdasarkan posisi organisasi, jabatan administratif maupun keputusan politik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tuntutan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai komposisi PNC dan upaya membangun kembali lembaga-lembaga Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Petisi memberikan perhatian khusus kepada jutaan warga Palestina yang tinggal di luar tanah air mereka.

Para penandatangan menegaskan bahwa warga Palestina di dalam dan luar negeri merupakan satu bangsa.

Karena itu, warga Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsi maupun negara-negara diaspora harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan nasional.

Mereka menyerukan keterwakilan yang adil dan bermakna dalam PNC, termasuk bagi warga Palestina di kamp-kamp pengungsi dan komunitas diaspora di dunia Arab maupun negara lainnya.

Inggris menjadi salah satu negara tempat tinggal para penandatangan, selain Turki, Suriah, Yordania, Lebanon, Swedia, Qatar, Jerman, Denmark dan sejumlah negara lainnya.

Dokumen tersebut mencatat partisipasi warga Palestina dari Damaskus dan wilayah sekitarnya, termasuk Yarmouk, al-Husseiniya, Sbeineh dan Khan al-Shih, serta Tal Shihab dan al-Muzayrib di Suriah bagian selatan.

Para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk politik, jurnalistik, akademisi, kedokteran, teknik, hukum, serikat pekerja, organisasi masyarakat, mahasiswa, pengusaha dan aktivis.

Di antara nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Mustafa Barghouti, Wadah Khanfar, Hassan Khreisheh, Muein al-Taher, Salah Salah, Fayez Abu Shamala, Ahmed Ghoneim, Oraib Rantawi, Majed al-Zeer, Hisham Abu Mahfouz, Sami al-Arian, Ahmed Muhaysin, Musa Saleh, Muawiya al-Masri, Ruba al-Masrouji, Omar Assaf, Mohsen Saleh, Luna Abu Sweireh dan Osama Abu Irshaid.

Nama lainnya antara lain Adnan Hamidan, Ahmed al-Atawneh, Khaled Fahd, Kamilin Shaath, Fares Fahmawi, Fayez al-Suweiti, Mohammed Mshish, Riyad Masharqa, Tareq Hammoud, Nawaf al-Takrouri, Ziad al-Aloul, Firas Abu Hilal, Hafez al-Karmi, Ibrahim al-Ali, Fidaa al-Zumr dan Ashraf Nasrallah.

Dokumen tersebut juga mencantumkan nama anggota PNC Samir Oweis serta sejumlah aktivis, akademisi, dokter, jurnalis dan tokoh masyarakat Palestina di berbagai negara.

Petisi tersebut menegaskan kembali tuntutannya melalui slogan, “Tidak ada legitimasi melalui penunjukan dan tidak ada keterwakilan tanpa pemilu.”

Bagi para penandatangan, pembaruan lembaga-lembaga nasional Palestina harus dimulai dengan memberikan kesempatan kepada warga Palestina, baik di dalam negeri maupun diaspora, untuk memilih perwakilan mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)